Bisnis.com, JAKARTA - Setiap tahun pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan program tol laut termasuk terkait jumlah muatan balik di setiap trayeknya. Pada 2020, jumlah muatan balik dari dua trayek tol laut yang menyinggahi Pelabuhan Luwuk yakni H2 dan T6 ternyata masih rendah.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk Suleman Langge mengatakan kendala yang dihadapi di setiap daerah hampir sama. Selain minimnya sosialisasi, tidak tersedianya perwakilan operator di daerah menjadi kendala bagi pengguna jasa serta pengurusan administrasi yang dirasakan masih sangat panjang.
"Terkait dengan kendala tersebut, kami berharap seluruh elemen dapat memberikan dukungan dalam rangka mensosialisasikan program tol laut sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna jasa, termasuk dengan memanfaatkan penggunaan media sosial," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (25/3/2021).
Dia menyebut keberadaan program tol laut juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah termasuk terobosan dan masukan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah.
"Di sinilah diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, pengguna jasa dan stakeholder untuk memberikan masukan guna meningkatkan potensi muatan karena yang sepenuhnya mengetahui detail permasalahan adalah pengguna jasa, mulai dari pengurusan administrasi, tarif yang berlaku, manajemen pelayanan dan sebagainya," papar dia.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, sebenarnya program nasional tol laut sangat mendapat dukungan dari masyarakat pengguna jasa. Selain menjadi angkutan kontainer berbiaya murah karena mendapat subsidi dari pemerintah, trayek yang dilalui juga dirasakan sangat strategis karena melayani pelosok bahkan daerah yang masih terbatas lalu lintas barangnya.
Baca Juga
Meski begitu tambah Suleman, pengguna jasa menyarankan agar waktu tempuhnya bisa dipersingkat karena kalah bersaing dengan pelayanan kontainer swasta.
"Begitupun PT. Pelni [Pelayaran Nasional Indonesia] memberikan masukan agar lebih mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan memberikan jaminan akan kualitas barang yang diangkut terutama untuk barang yang memerlukan penanganan khusus," jelasnya.
Terkait dengan masih kurangnya muatan balik di pelabuhan tersebut, pihaknya telah mencatat beberapa masukan, di antaranya dengan menempatkan petugas dari PT. Djakarta Lloyd yang berada di Luwuk sehingga mempermudah pengurusan administrasi bagi pengguna jasa, juga penyediaan kontainer kosong di pelabuhan Luwuk sehingga dapat mempercepat proses pemuatan.
