Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan hasil evaluasi tahunan, penyelenggaraan program tol laut Pelabuhan Luwuk, didapati bahwa jumlah muatan balik sepanjang 2020 dari dua trayek yakni H2 dan T6 masih rendah.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk Suleman Langge mengatakan diperlukan dukungan pemerintah daerah juga terobosan dan masukan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan program tol laut benar-benar tepat sasaran dan sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah.
"Di sinilah diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, pengguna jasa, dan stakeholder untuk memberikan masukan guna meningkatkan potensi muatan karena yang sepenuhnya mengetahui detail permasalahan adalah pengguna jasa, mulai dari pengurusan administrasi, tarif yang berlaku, manajemen pelayanan dan sebagainya," katanya dalam siaran pers, Kamis (25/3/2021).
Menurutnya, program nasional tol laut sangat mendapat dukungan dari masyarakat pengguna jasa. Pasalnya, selain menjadi angkutan kontainer berbiaya murah karena mendapat subsidi dari pemerintah, trayek yang dilalui juga dirasakan sangat strategis karena melayani pelosok bahkan hingga ke daerah yang masih terbatas lalu lintas barangnya yang masuk melalui kapal laut.
Namun lanjutnya, pengguna jasa menyarankan agar waktu tempuhnya bisa dipersingkat karena kalah bersaing dengan pelayanan kontainer swasta.
"PT Pelni [Pelayaran Nasional Indonesia] juga memberikan masukan agar [sistem tol laut] lebih mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan memberikan jaminan akan kualitas barang yang diangkut terutama untuk barang yang memerlukan penanganan khusus," ujarnya.
Baca Juga
Bahkan dia menuturkan, nakhoda kapal KM. Kendhaga Nusantara 13 juga mengeluhkan bahwa muatan balik dirasa masih kurang. Ada beberapa pelabuhan singgah yang nihil muatan balik, sehingga dibutuhkan masukan guna mengoptimalkan jumlah muatan balik di setiap pelabuhan singgah.
Dia menyebut, kendala yang dihadapi di setiap daerah hampir sama. Selain minimnya sosialisasi, tidak tersedianya perwakilan operator di daerah menjadi kendala bagi pengguna jasa serta pengurusan administrasi yang dirasakan masih sangat panjang.
"Terkait dengan kendala tersebut, kami berharap seluruh elemen dapat memberikan dukungan dalam rangka mensosialisasikan program Tol Laut sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna jasa, termasuk dengan memanfaatkan penggunaan media sosial," katanya.
