Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman RI meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) untuk menunda keputusan impor beras.
Alokasi impor diharapkan hanya diputuskan setelah melihat realisasi pengadaan dalam negeri Bulog sampai Mei 2021.
“Jadi kami minta Kemenko Perekonomian melaksanakan rakortas menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog, paling tidak sampai Mei,” kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Rabu (24/3/2021).
Temuan awal oleh Ombudsman RI menunjukkan polemik yang mengiringi rencana impor beras tak lepas dari belum sinkronnya kebijakan pengadaan beras Perum Bulog dan penyalurannya. Terbatasnya kanal penyaluran disebut Yeka memengaruhi realisasi pengadaan Perum Bulog.
Dia memberi contoh bagaimana stok beras Bulog bisa mencapai 2,3 juta ton ketika program beras sejahtera (rastra) masih ada. Sejak kebijakan tersebut dihapus dan berubah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), realisasi pengadaan Bulog dia sebut tidak pernah lebih dari 1,5 juta ton.
Yeka mengatakan sebagian stok Bulog yang berpotensi turun mutu saat ini bisa menjadi indikasi bahwa besaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang harus dikelola perusahaan tersebut tidak lagi sesuai dengan risalah rakortas Maret 2018.
Baca Juga
Saat itu, pemerintah sepakat bahwa stok awal Bulog harus di kisaran 1 sampai 1,5 juta ton untuk jaminan pasokan dan stabilitas harga.
“Apakah betul stok Bulog, misal di bawah 1 juta ton itu masalah? Karena pada 2018 saat Maret stok beras 600.000 ton tidak ada masalah. Pada masa lalu pun tidak ada masalah saat stok Bulog hanya 400.000 ton,” kata dia.
Posisi stok CBP yang berada di bawah 1 juta ton, ditambah dengan kondisi beras yang berpeluang turun mutu menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan alokasi impor.
Dalam penjelasan kepada Komisi VI DPR RI, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan CBP Bulog dengan kualitas bagus hanya berada di kisaran 500.000 ton. Angka ini dia sebut bisa memicu spekulasi harga yang memengaruhi stabilitas beras.
“800.000 ton [stok Bulog] dikurangi beras impor 2018, sisanya tinggal 500.000 ton. Itu yang saya takutkan. Karena dengan angka 500.000 ton tersebut, pemerintah bisa dipojokkan pedagang. Kalau harga naik, saya juga yang disalahkan. Ini tanggung jawab saya,” kata Lutfi.
Lutfi menyebutkan rencana untuk menambah stok Bulog yang dalam kondisi riskan—idealnya beras Bulog di atas 1 juta ton—telah ada sebelum dia dilantik sebagai menteri perdagangan menggantikan Agus Suparmanto pada 23 Desember 2020. Salah satu opsi untuk mengamankan stok Bulog dia sebut adalah lewat pengadaan luar negeri.
“Sebelum saya menjadi menteri pada 23 desember 2020, sudah ada notulensi rapat tingkat kabinet, di atas rakortas tingkat Kemenko Perekonomian, memutuskan untuk 2021 Bulog musti memiliki cadangan untuk iron stock salah satunya dengan pengadaan 500.000 ton, itu bisa dari impor. Sebelum saya datang sudah ada. Jadi saat saya datang, saya cuma hitung jumlahnya,” kata Lutfi.
Dia juga menyatakan siap mundur dari posisinya jika kebijakan mengalokasikan impor beras terbukti tidak tepat. Lutfi berjanji tidak akan merealisasikan impor pada panen raya dan menyebutkan rencana impor dilakukan untuk stabilisasi harga.
“Stok Bulog saat ini di kondisi terendah dalam sejarah. Karena itu saya harus memikirkan apa yang tidak terpikirkan, saya harus mengambil keputusan yang tidak populer. Saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Tak ada masalah, saya [siap] berhenti,” kata dia.
