Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia melaporkan adanya potensi maladministrasi atau penyimpangan dari keputusan importasi beras yang digulirkan pemerintah.
Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu akan memulai pendalaman dengan mengumpulkan informasi dari kementerian dan lembaga terkait.
“Jadi terkait mekanisme keputusan impor beras ini, kami mencermati adanya potensi maladministrasi,” kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Rabu (24/3/2021).
Yeka menjelaskan potensi tersebut muncul seiring dengan polemik yang muncul di ranah publik. Di sisi lain, sejumlah indikator pun menunjukkan kondisi perberasan nasional dalam kondisi yang relatif aman dengan pasokan yang terjaga.
Mengacu pada keterangan dari Kementerian Perdagangan per 14 Maret 2021, Yeka mengatakan pasokan dalam negeri relatif aman. Stok beras di gudang Perum Bulog tercatat mencapai 883.585 ton yang terdiri atas 859.877 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 23.700 beras komersial.
Meskipun terdapat 400.000 ton beras sisa pengadaan dalam negeri selama 2018 dan 2019, serta impor 2018 yang berpeluang turun mutu, Bulog masih memegang stok sekitar 500.000 ton yang setara dengan 20 persen kebutuhan konsumsi bulanan.
Baca Juga
Dalam hal terjadi kelangkaan atas kondisi di luar perkiraan, Yeka mengatakan Bulog setidaknya masih bisa menjamin pasokan beras untuk 6 hari.
Selain stok di gudang Bulog, terdapat stok tambahan yang tersebar di pelaku usaha dan rumah tangga. Stok di usaha penggilingan tercatat mencapai 1 juta ton, diikuti dengan 6.300 ton beras di lumbung pangan masyarakat.
Ada pula 30.600 ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), 260.200 ton beras di usaha hotel, restoran, dan katering (horeka) dan 3,2 juta beras yang berada di level rumah tangga. Dengan demikian, stok nasional masih berada di angka 6 juta ton.
Yeka mencatat pula potensi produksi selama Januari sampai April 2021 yang mencapai 14,54 juta atau naik sekitar 3 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Volume perdagangan beras di PIBC, yang selama ini menjadi indikator langka tidaknya pasokan, juga dilaporkan dalam kondisi normal dan bahkan lebih dari 3.000 ton sehari.
“Kami mencium ada potensi itu karena polemik terjadi. Beberapa indikasi menunjukkan produksi kita tidak ada masalah, begitu pun stok di penggilingan dan pelaku usaha tidak ada masalah. Sehingga kami lihat, jangan-jangan ini ada yang salah dalam memutuskan hal ini,” kata Yeka.
Yeka mengemukakan keputusan importasi seharusnya dilandasi oleh kajian saintifik dan data pendukung yang tepat mengingat beras merupakan komoditas sensitif dan memilik dampak sosial dan politik yang cukup luas.
Dia mempertanyakan apakah mekanisme pengambilan keputusan, yang didasari pada rapat koordinasi terbatas, telah memiliki sistem pemberitahuan dini (early warning system) yang bisa menjadi rujukan kebijakan.
“Jika ingin memutuskan impor, harus benar-benar berdasarkan data valid. Beras ini bukan hanya sekadar komoditas, tetapi ada dampak sosial politik yang cukup luas. Jadi suka atau tidak suka kebijakan impor mesti dipahami oleh semua orang. Tidak bisa aji mumpung impor dilakukan dan publik diabaikan,” lanjutnya.
Kajian lebih dalam mengenai stok minimal Perum Bulog di angka 1 sampai 1,5 juta ton sebagai standar keamanan pasokan beras nasional dinilai Yeka juga perlu dilakukan.
Dia mencatat stok Bulog pernah berada di bawah angka tersebut dan tak menimbulkan masalah bagi pasar. Begitu pula saat stok awal 2021 ketika stok beras dilaporkan telah berada di bawah 1 juta ton dan harga relatif stabil.
“Apakah betul stok Bulog, misal di bawah 1 juta ton itu masalah? Karena pada 2018 saat Maret stok beras 600.000 ton tidak ada masalah. Pada masa lalu pun tidak ada masalah saat stok Bulog hanya 400.000 ton,” kata dia.
