Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Keamanan Pangan di Daerah Belum Optimal!

Dari hasil evaluasi dan monitoring terhadap produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan oleh BPOM periode 2017 – 2019, terjadi tren penurunan sarana IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
Ipak Ayu
Ipak Ayu - Bisnis.com 17 Maret 2021  |  11:30 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau lokasi lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 Februari 2021 / Twitter jokowi
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau lokasi lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 Februari 2021 / Twitter jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat program keamanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih belum optimal.

Dari hasil evaluasi dan monitoring terhadap produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan oleh BPOM periode 2017 – 2019, terjadi tren penurunan sarana IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), secara berturut yaitu 84,09 persen, 83,04 persen, dan 73,48 persen.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Reri Indriani mengatakan walaupun terjadi tren penurunan, tetapi persentase jumlah IRTP yang tidak memenuhi ketentuan masih terbilang tinggi. Untuk itu, intensifikasi pendampingan lanjutan kepada Pemerintah Daerah perlu diperkuat agar IRTP dapat memenuhi CPPOB. 

"Selain itu, berdasarkan hasil kajian regulatory assistence BPOM bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sesuai ketentuan pada periode 2018-2020, berturut turut menunjukkan hanya sebanyak 28,26 persen, 30,12 persen, dan 33,77 persen Kab/Kota telah menerbitkan SPP-IRT sesuai ketentuan," katanya dalam Kick Off Program Keamanan Pangan Terpadu Kab/Kota Pangan Aman, Selasa (16/3/2021).

Adapun Reri mengemukakan pada 2019, dari 6.414 rekomendasi pengawasan Obat dan Makanan yang disampaikan UPT BPOM kepada Pemerintah Daerah, hanya 2.341 atau 36,5 persen yang ditindaklanjuti.

Menurut Reri pemberian SPP-IRT serta pengawasan produk PIRT di peredaran masih perlu ditingkatkan, selain diperlukan juga penguatan dan pendampingan Pemda dalam menerbitkan dan mengawasi produk IRTP di daerah.

“Berbagai program Prioritas Nasional lainnya terkait keamanan pangan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN, khususnya yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah perlu di koordinasikan dan direvitalisasi secara optimal, sehingga keamanan pangan dapat terwujud di tiap daerah hingga tingkat perseorangan,” kata Reri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

manufaktur pangan BPOM industri pangan
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top