Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BP2MI: Banyak Peluang di Luar Negeri Tidak Bisa Dipenuhi PMI

Kualifikasi pekerja migran Indonesia yang ada hingga saat ini belum bisa memenuhi besarnya peluang kerja di luar negeri.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 17 Maret 2021  |  07:07 WIB
Ilustrasi - Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Malaysia menjalani Rapid Test saat tiba di kedatangan Internasional Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/4/2020). - Antara/Umarul Faruq
Ilustrasi - Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Malaysia menjalani Rapid Test saat tiba di kedatangan Internasional Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/4/2020). - Antara/Umarul Faruq

Bisnis.com, JAKARTA - Kurangnya kualifikasi calon pekerja migran Indonesia di level terampil dan profesional masih menjadi tantangan di tengah besarnya peluang kerja di luar negeri.

Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Tatang Budie Utama dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Selasa (16/3/2021).

Menurut Tatang sejumlah negara mengharapkan kiriman tenaga kerja dari Indonesia di level terampil dan profesional untuk bekerja di berbagai sektor seperti manufaktur dan lainnya.

“Kita punya peluang 1 juta pekerja di kalangan terampil profesional, tetapi kita tidak bisa memenuhi kualifikasi,” kata Tatang.

Bahkan, dia menyebutkan dari target sebesar 70.000 pekerja di tingkat profesional, Indonesia baru bisa memenuhi sekitar 1.000 orang.

Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Semestinya pemerintah daerah menjadi pemangku kepentingan yang paling berperan besar.

Hal itu seperti diatur dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan pelatihan yang sebelumnya dibebankan ke swasta.

"Namun faktanya, jangankan daerah memberi pelatihan, Balai Latihan Kerja [BLK] saja tidak punya, anggaran tidak dianggarkan,” ungkapnya.

Saat ini BP2MI mulai serius mengutamakan PMI kelas terampil dan profesional ketimbang tingkat rendah dan berisiko tinggi seperti pekerja domestik atau anak buah kapal (ABK) seiring dengan permintaan yang tinggi.

Tren gap jumlah penempatan PMI sektor formal (pemberi kerja berbadan usaha) dan informal (pemberi kerja perseorangan) terus menurun dari tahun ke tahun kecuali pada 2020 lantaran banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja berbadan hukum pada awal pandemi Covid-19.

Penempatan PMI di sektor formal berdampak kepada menurunnya jumlah kasus seperti hukuman mati yang sebelumnya banyak dialami PMI di sektor domestik atau pekerja rumah tangga.

Hal tersebut terlihat setelah pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman PMI di sektor domestik pada 2009 ke Kuwait dan ke seluruh negara Timur Tengah sesuai dengan Permenaker No.290/2015.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tenaga kerja Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top