Bisnis.com, JAKARTA – Mengemukanya rencana Indonesia untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton diyakini tak hanya secara psikologis memengaruhi harga beras di dalam negeri.
Pasokan ketat komoditas ini diperkirakan bakal berpengaruh pula pada harga di tingkat internasional.
“Kabar impor ini secara psikologis memberi tekanan ganda kepada harga beras di dalam negeri yang tengah panen. Sementara harga internasional bisa naik karena pasokan ketat,” kata Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).
Sutarto menjelaskan harga beras di pasaran mulai beranjak turun seiring panen yang berlangsung sejak dua pekan lalu. Dalam situasi ini, alih-alih menggulirkan wacana impor untuk keamanan stok, dia berpendapat pemerintah seharusnya mengoptimalisasi penyerapan untuk mencegah jatuhnya harga gabah.
“Di sentra produksi banyak kasus ketika harga gabah di bawah HPP [harga pembelian pemerintah]. Seharusnya Bulog menaikkan target pengadaan dalam negerinya,” lanjutnya.
Indeks harga pangan yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan bahwa indeks untuk serealia pada Februari mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan dengan Januari di angka 125,7 poin. Indeks ini 26,3 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2020.
Adapun, harga beras internasional mengalami kenaikan akibat naiknya permintaan beras Indica dan Japonica kualitas rendah.
Pegiat Komite Pendayagunaan Petani dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyebutkan manajemen importasi beras Indonesia sejatinya tengah menghadapi tantangan seiring berubahnya pola penyaluran beras Perum Bulog.
Dalam situasi ketika Bulog memiliki kanal penyaluran yang tetap, pemerintah bisa dengan mudah menentukan realisasi masa impor di luar panen raya.
Namun, dengan dihapusnya penyaluran beras lewat program beras sejahtera (Rastra) dan operasi pasar yang bisa dilakukan sepanjang tahun, Khudori mengatakan kalkulasi impor yang tepat menjadi perkara yang tidak mudah.
“Impor memang sebaiknya tidak saat musim panen. Sebaiknya saat kita sudah punya kalkulasi produksi total 2021 pada Juli barulah impor ditentukan. Namun dengan perubahan kebijakan penyaluran, kondisi normal perberasan juga berubah,” kata Khudori.
Di sisi lain, Khudori mengatakan alasan pemerintah untuk mengimpor sebagai langkah antisipasi bisa dipahami karena stok Bulog saat ini telah berada di bawah 1 juta ton.
Selain itu, perusahaan tersebut juga masih mengelola stok lama hasil pengadaan di dalam negeri maupun luar negeri yang harus segera dikeluarkan.
Sebagai catatan, Perum Bulog mencatat memiliki 360.000 ton sisa beras eks-impor 2018 dan Khudori mengatakan ada potensi sisa pengadaan beras domestik dari 2019 dan 2020 yang belum disalurkan.
“Sisa beras ini mendesak untuk dikeluarkan karena potensial rusak. Jadi memang ada kebutuhan mendesak untuk pengadaan beras baru namun juga ada keperluan menyalurkan beras lama,” kata dia.
Dalam situasi ketika outlet penyaluran beras Bulog sangat terbatas seperti saat ini, Khudori mengatakan solusi satu-satunya yang bisa diambil adalah dengan melakukan lelang pada beras stok lama.
Bulog memang berpeluang merugi akibat harga yang turun. Tetapi, karena status beras tersebut adalah stok pemerintah, maka perusahaan tersebut seharusnya juga mendapat ganti rugi dari pemerintah.
“Dalam situasi Bulog harus memenuhi kewajiban stok di atas 1 juta ton dan harus menyerap, ada potensi perebutan di pasar makin ketat sehingga harga gabah naik. Di sisi lain mereka dibatasi HPP. Jadi salah satu cara menjaga stok ketika harga sudah naik ya dengan impor,” kata dia.
