Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan sejumlah rencana antisipasi bencana geologi berupa gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Sejumlah rencana tindak lanjut baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang telah dipersiapkan, salah satunya di sektor transportasi laut.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rakornas Penanganan Bencana 2021 bersama Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan sejumlah Kementerian terkait.
"Rencana jangka pendek [untuk sektor transportasi laut] adalah kita menjaga keandalan kapal-kapal negara kenavigasian dan kapal patroli KPLP [Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai] sebagai pendukung dalam penanganan bencana," katanya, Kamis (4/3/2021).
Selain itu, ujarnya, menjaga kehandalan peralatan stasiun Vessel Traffic Service (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) pada saat darurat bencana maupun pemulihan pasca bencana. Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling bertanggung jawab mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat bencana termasuk gempa bumi dan tsunami.
Budi menuturkan selain rencana jangka pendek, Kemnehub telah mempersiapkan rencana jangka menengah hingga jangka panjang di sektor transportasi laut. Adapun rencana jangka menengah yang dimaksud adalah meliputi penambahan jumlah kapal patroli KPLP dan juga meningkatkan kompetensi dari petugas VTS dan SROP.
"Selain itu juga mengintegrasikan sistem yang dimiliki Ditjen Perhubungan Laut dengan dashboard informasi bencana Kemenhub, peningkatan kapasitas peralatan VTS dan SROP untuk menambah coverage area monitoring, dan memperluas jangkauan penyampaian informasi, meningkatkan kompetensi kesiapan personil di masing-masing pelabuhan serta pangkalan KPLP," tuturnya.
Baca Juga
Lebih lanjut terkait dengan rencana jangka panjang, Budi menegaskan akan menempatkan perangkat Warning Receiver System milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada pelabuhan-pelabuhan rawan bencana dan terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Kemenhub.
"Seperti kita ketahui banyak daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi mengalami bencana yang dahsyat seperti yang terjadi di Aceh, tentunya harus kita lakukan suatu persiapan-persiapan agar bisa menangani apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," ujarnya.
