Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) membutuhkan dukungan pemerintah untuk memberi kepastian hukum yang kuat guna menarik minat para investor yang akan bergabung pada proyek-proyek perseroan.
Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan bahwa proyek-proyek yang dibangun Pertamina sebagai salah satu cara untuk mewujudkan aspirasi dari pemegang saham untuk menjadi perusahaan energi global dengan nilai US$100 miliar. Namun, untuk mengejar target itu tidak dapat dilakukan dengan cara biasa.
Adapun, pihaknya memerlukan dukungan simplifikasi perizinan dan persyaratan investasi, mempercepat pengadaan tanah untuk fasilitas publik, menciptakan zona-zona ekonomi khusus, mendukung bisnis UMKM dan perizinan UMKM, serta peraturan pajak baru atas dividen dan tenaga kerja asing.
"Tentunya terobosan-terobosan dan juga dukungan dari sisi policy, dari sisi partnership yang baik, dan juga stakeholders akan sangat menentukan dan mendukung aspirasi dari pemegang saham untuk menciptakan Pertamina US$100 miliar enterprise value pada 2024," jelasnya.
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa Pertamina mau tidak mau harus menjalankan proyek-proyek besar itu melalui skema kemitraan strategis. Pasalnya, likuiditas yang dimiliki Pertamina tidak terlalu kuat.
Dengan demikian, strategi untuk menekan defisit neraca perdagangan bisa terus berjalan tanpa harus membebani kinerja keuangan Pertamina. Di sisi lain, Pertamina masih bisa menjalankan bisnis utamanya tanpa terbebani.
"Melalui strategi ini harapan pemerintah untuk mengurangi impor bisa terwujud disisi lain keuangan Pertamina juga tidak terlalu terbebani," katanya kepada Bisnis, Kamis (4/3/2021).
Namun, pencarian mitra untuk proyek-proyek besar dan berisiko bukan menjadi pekerjaan yang mudah bagi Pertamina. Tidak sedikit mitra strategis yang meninggalkan Pertamina untuk menggarap megaproyek tersebut.
Mamit menilai, andil pemerintah dapat membantu Pertamina untuk lebih mudah mencari investor yang lebih serius.
"Kepastian hukum saya kira ini jadi sumber masalah utama. Belum lagi terkait dengan tenaga kerja, lahan, dan perizinan yang lain panjang membuat banyak calon partner yang mundur. Belum lagi soal isu sosial sangat berpengaruh juga," ungkapnya.
