Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Setahun Pandemi Covid-19, Data Penerima Bansos Masih Semrawut

Data bansos yang semrawut berpotensi menimbulkan risiko moral yang besar dan sampai saat ini Indonesia tidak memiliki data kesejahteraan sosial terpadu.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 02 Maret 2021  |  17:30 WIB
Setahun Pandemi Covid-19, Data Penerima Bansos Masih Semrawut
Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau distribusi bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta. - [email protected]

Bisnis.com, JAKARTA – Kesemrawutan data bantuan sosial (bansos) mewarnai satu tahun Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah mendapatkan kritik dari sejumlah pihak terkait penyaluran dana bansos yang tidak efektif selama pandemi.

Ekonom Senior Institute Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menyebut data bansos yang semrawut berpotensi menimbulkan risiko moral yang besar. Menurutnya, sampai saat ini Indonesia tidak memiliki data kesejahteraan sosial terpadu.

Data yang semrawut membuat sasaran penerima bansos tumpang tindih. Apalagi pemerintah memiliki skema bantuan yang bermacam-macam, seperti berbentuk dana tunai dan barang (sembako).

“Misal orang sudah dapat bantuan melalui bantuan tunai. Terus ada lagi skema bantuan beras, ada lagi prakerja, dan sebagainya,” jelas Enny, Selasa (2/3/2021).

Pemerintah perlu mengintegrasikan data dalam skema program penyaluran bansos. Hingga 18 Desember 2020, terdapat 2.129 laporan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK melalui fitur JAGA Bansos.

Enny menjelaskan bahwa skema penyaluran dana bansos selama ini tidak efektif, bahkan sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. “Tapi apa yang dilakukan Kemensos dari zamannya Juliari Batubara, itu kan jadi peluang melakukan modus korupsi,” tambahnya.

Seperti diketahui dalam kasus Juliari, KPK menduga mantan menteri sosial tersebut menyunat Rp10.000 dari anggaran tiap paket pengadaan bansos Covid-19 seharga Rp300.000. Nilai korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp 17 miliar.

Di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Keuangan telah mematok anggaran perlindungan sosial sebesar Rp148,66 triliun untuk tahun ini. Anggaran perlindungan sosial ini turun dari Rp220,39 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bansos Covid-19
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top