Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) siap mengembangkan lima pelabuhan di Jawa Tengah sebagai respons arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menjadikan pelabuhan sebagai penggerak perekonomian nasional, titik simpul jaringan tranportasi laut, sekaligus sebagai pintu gerbang perdagangan.
Ketua ABUPI Korwil Jawa Tengah Mindo H. Sitorus mengatakan siap bekerja sama dengan Pemprov Jateng dalam pengembangan lima pelabuhan di Jateng, yakni pelabuhan yang berlokasi di Semarang, Kendal, Rembang, Batang, dan Brebes.
“Khusus Pelabuhan Kendal, kami sedang menunggu waktu beraudiensi dengan KSOP Semarang untuk menyampaikan kembali minat kami melakukan kerja sama pemanfaatan pelabuhan Kendal, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan BUMN,” kata Mindo dalam siaran pers, Senin (1/3/2021).
Dia menambahkan untuk kerja sama pengembangan Pelabuhan Batang saat ini masih menunggu proses konsesi Pelabuhan Rembang. Adapun, pengembangan lima pelabuhan di Jateng dapat menggunakan skema konsorsium antara pemprov/pemkab/pemkot, BUMN, BUMD, dan swasta.
Menurutnya, dengan skema konsorsium ada sharing saham, sehingga diharapkan dari sisi permodalan dan perizinan pengembangan pelabuhan kian cepat. Saat ini di Jateng ada tiga perusahaan yang sudah menjadi anggota ABUPI, dan ada sekitar sembilan perusahaan yang mengelola Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
Saat ini, lanjut Mindo, salah satu konsesi yang sedang berproses adalah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Sejak 2007, Bangun Arta Group melalui PT Pelabuhan Rembang Kencana telah mengembangkan pelabuhan ini dan kini bakal berkolaborasi dengan Pemda dan BUMD setempat.
Baca Juga
“Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sedang menuju konsesi. Konsep kolaborasi itu bisa kita terapkan di Pelabuhan Kendal, dan juga pelabuhan lainnya,” jelasnya.
Mindo menjelaskan peran pelabuhan menjadi sangat penting dan perlu adanya sinergitas di antara pemangku kepentingan, kepelabuhanan, pelayaran, logistik, dan political will dari pemerintah untuk memastikan transaksi perdagangan berjalan lancar. Dengan demikian, rantai pasok pasokan dan permintaan kebutuhan pokok rakyat akan selalu terjaga.
