Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Lou Jiwei mengatakan situasi fiskal China sangat parah karena dampak dari kebijakan stimulus AS yang agresif, perlambatan ekonomi global selama pandemi, populasi yang menua, dan meningkatnya utang pemerintah lokal domestik.
Lou memberikan kritik tajamnya pada Desember lalu tetapi penilaian tersebut baru dipublikasikan belum lama ini ini, dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum elit politik China bertemu pada sesi legislatif tahunan mereka untuk memutuskan detail kebijakan ekonomi.
Beijing diperkirakan akan mengurangi stimulus fiskal ketika Washington mendekati persetujuan untuk tambahan stimulus ekonomi sebesar US$ 1,9 triliun yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden.
Lou, yang menjabat sebagai menteri keuangan China dari 2013 hingga 2016, memperingatkan bahwa pendapatan fiskal negara itu diperkirakan akan tertahan di level rendah dalam lima tahun mendatang, tanpa ada tanda-tanda pemerintah mengurangi pengeluarannya.
“Kesulitan fiskal bukan hanya masalah jangka pendek atau jangka pendek, tapi juga akan serius dalam jangka menengah,” kata Lou dilansir South China Morning Post, Senin (1/3/2021).
Lou menuduh Amerika Serikat memonetisasikan defisit anggarannya untuk mengalihkan beban utangnya ke seluruh dunia, terutama ke negara berkembang seperti China.
Baca Juga
Untuk membiayai defisit anggarannya yang besar dan terus bertambah, pemerintah AS harus menerbitkan obligasi Treasury dalam jumlah yang semakin besar.
Selain itu, Federal Reserve telah membeli sejumlah besar obligasi tersebut untuk menyuntikkan likuiditas ke pasar. Uang tunai tambahan pun dengan cepat mendorong harga saham dan aset keuangan lainnya ke tingkat yang jauh melampaui yang dibenarkan oleh fundamental ekonomi.
Lou mengutip proyeksi Dana Moneter Internasional bahwa utang pemerintah agregat negara-negara maju menyumbang 123,9 persen dari produk domestik bruto kolektif mereka pada 2020, melampaui rekor tertinggi dalam sejarah yang tercatat pada akhir Perang Dunia II.
Komentar Lou dipublikasikan saat Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara pada Sabtu pagi untuk menyetujui paket bantuan pandemi pemerintahan Biden senilai US$ 1,9 triliun, yang mencakup bantuan langsung untuk bisnis kecil dan cek senilai US$ 1.400 untuk kelas menengah AS.
Pada Kamis pekan lalu, Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menegaskan kembali bahwa bank sentral tidak berencana mengetatkan kebijakan moneter sampai melihat perbaikan berkelanjutan dalam pekerjaan.
Dia menyatakan tidak khawatir dengan prospek kenaikan inflasi dan harga aset. Namun, Lou memperingatkan bahwa pandangan AS itu picik.
“Setelah pandemi berhasil dikendalikan dan ekonomi [global] mulai pulih, kebijakan fiskal dan moneter akan berbalik yang akan berdampak pada stabilitas keuangan global dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara,” kata Lou.
Dia melanjutka, negara-negara pasar berkembang menghadapi pukulan ganda bagi ekonomi dan keuangan. Risiko fiskal dan keuangan juga mengerek kerentanan utang.
Peringatan Lou datang saat Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, badan legislatif negara itu, dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC), bersiap untuk memulai pertemuan tahunan mereka minggu ini.
Pertemuan tersebut adalah ajang politik tahunan terpenting China di mana para pemimpin diharapkan mengumumkan target yang lebih rendah untuk defisit anggaran pemerintah pusat dan target penerbitan obligasi khusus pemerintah daerah tahun ini.
Lou, yang merupakan direktur komite urusan luar negeri CPPCC, mengatakan ada ketidakpastian dan tantangan lebih lanjut terhadap kesehatan fiskal China di sisi domestik.
Dia mengatakan China melakukan kebijakan fiskal ekspansif selama 11 tahun berturut-turut sejak 2009, yang mengakibatkan defisit fiskal terus meningkat dan ledakan ukuran utang negara.
Belanja fiskal China meningkat 2,8 persen pada 2020 dari tahun sebelumnya, sementara pendapatannya turun 3,9 persen. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada Januari, penurunan tahunan itu merupakan pertama sejak 1976.
Lou memperkirakan 15 persen belanja negara tahun lalu digunakan untuk membayar bunga utang, naik dari 13 persen pada 2019.
Dia juga memperingatkan, keberlanjutan utang di sebagian besar provinsi dan kota akan menjadi lebih mengkhawatirkan dalam periode 2021-2025 karena ukuran utang lokal terus meningkat.
“Kalau dihitung secara kasar, sekitar seperempat provinsi akan menggunakan lebih dari separuh pendapatan fiskalnya untuk membayar modal dengan bunga,” katanya.
