Bisnis.com, JAKARTA - China bersiap untuk mengurangi penjualan obligasi pemerintah daerah dan mengendalikan defisit anggarannya tahun ini.
Tidak hanya itu, China juga bakal mengurangi stimulus pandemi sambil mendorong pemulihan ekonomi.
Pemerintah kemungkinan akan mengurangi kuota untuk obligasi lokal khusus yang sebagian besar digunakan untuk belanja infrastruktur, menjadi 3,5 triliun yuan (US$ 541 miliar) dari 3,75 triliun yuan tahun lalu.
Target defisit fiskal diperkirakan akan diturunkan menjadi 3 persen dari produk domestik bruto dibandingkan dengan 3,6 persen pada 2020.
Beijing akan mengungkap target ekonomi utamanya pada 5 Maret, ketika Kongres Rakyat Nasional, parlemen China, bersidang untuk pertemuan tahunannya.
Para pejabat telah mengisyaratkan akan menarik beberapa stimulus yang diluncurkan tahun lalu yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi berbentuk V yang cepat.
Baca Juga
"Mengurangi risiko utang dan membatasi rasio leverage akan menjadi prioritas utama pembuat kebijakan tahun ini setelah ekonomi pulih," kata Bruce Pang, Kepala Penelitian Makro di China Renaissance Securities Hong Kong, dilansir Bloomberg, Senin (1/3/2021).
Penurunan kuota obligasi khusus daerah akan menjadi yang pertama sejak diperkenalkan pada 2015 untuk mendanai infrastruktur. Tidak seperti obligasi umum yang dibayar kembali dengan pendapatan fiskal, obligasi khusus itu dibayar kembali dengan pendapatan yang dihasilkan dari proyek-proyek tertentu.
Analis yang disurvei juga memperkirakan tidak ada penerbitan obligasi antivirus khusus tahun ini, setelah pemerintah menjualnya senilai 1 triliun yuan tahun lalu.
Total penerbitan obligasi pemerintah bisa turun 20 persen, atau 1,7 triliun yuan, tahun ini berdasarkan perkiraan defisit dan kuota obligasi, dan dengan asumsi ekonomi akan tumbuh 8 persen hingga 10 persen.
Utang resmi pemerintah China melonjak menjadi 45,8 persem dari PDB pada akhir tahun lalu dari 38,5 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat utang sebenarnya kemungkinan akan lebih tinggi karena pemerintah tidak memasukkan pinjaman oleh entitas seperti pembiayaan pemerintah daerah.
Dengan mempertimbangkan utang implisit, rasio leverage riil telah mencapai 60 persen dari PDB, ambang batas yang dianggap secara internasional sebagai batas yang bijaksana.
"Jika penerbitan obligasi besar-besaran terus berlanjut, rasio utang akan menembus ambang batas acuan," kata Ding Shuang, Kepala Ekonom untuk Greater China di Standard Chartered Plc. Hong Kong.
