Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lagi, Ant Group Ditekan Pemerintah China Melalui Aturan Ini

Mulai 1 Januari 2022, platform internet di China akan diminta untuk menyediakan setidaknya 30 persen dari pendanaan itu sendiri dalam setiap pinjaman bersama dengan bank.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 22 Februari 2021  |  11:22 WIB
Salah satu karyawan di kantor Ant Group - Bloomberg
Salah satu karyawan di kantor Ant Group - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Ant Group Co. milik miliarder Jack Ma dan raksasa fintech China lainnya mendapat pukulan baru dengan aturan mengenai pinjaman bank.

Komisi Pengaturan Perbankan dan Asuransi China (CBIRC) mengharuskan bank harus pinjaman bersama dengan platform internet atau mitra lain tidak lebih dari 50 persen dari pinjaman yang belum dibayar. Selain itu, pinjaman bersama dengan satu platform tidak boleh melebihi 25 persen dari modal bersih inti bank.

Pembatasan tersebut menambah draf aturan untuk pemberi pinjaman daring yang dibuat akhir tahun lalu dan kemudian menarik mundur inovasi fintech di China. Tergelincirnya penjualan saham Ant senilai US$ 35 miliar dan meningkatnya pengawasan terhadap operasinya sejak itu telah melambungkan salah satu kisah sukses bisnis terbesar di China. Pihak berwenang juga telah menindak raksasa teknologi dalam segala hal mulai dari e-commerce hingga penilaian kredit dan pembayaran.

"Hal itu dapat mencegah bank dari terlalu mengandalkan pemberi pinjaman online untuk penilaian kredit dan terlalu berkonsentrasi pada mitra tekfin yang selektif," kata analis Citigroup yang dipimpin oleh Judy Zhang dalam sebuah catatan, dilansir Bloomberg, Senin (22/2/2021).

Mulai 1 Januari 2022, platform internet akan diminta untuk menyediakan setidaknya 30 persen dari pendanaan itu sendiri dalam setiap pinjaman bersama dengan bank.

Peraturan tersebut diperkirakan akan semakin melumpuhkan pertumbuhan di Ant, di mana anak perusahaannya yakni Jiebei dan Huabei telah memfasilitasi pinjaman konsumen sebesar 1,7 triliun yuan (US$263 miliar) untuk 500 juta orang per 30 Juni 2P2P, dengan hanya sekitar 2 persen yang disimpan di neraca induk.

Kekhawatiran bahwa perusahaan perlu meningkatkan modal untuk menutup kekurangan dan mencari izin nasional telah mendorong analis di Morningstar Inc. dan perusahaan lain untuk memangkas perkiraan penilaian Ant hingga setengahnya dari US$280 miliar sebelum pencatatannya dibatalkan.

Aturan lain yang diumumkan regulator antara lain, bank lokal tidak dapat memberikan pinjaman online di luar basis asalnya. Selanjutnya, CBIRC dan kantor lokalnya dapat mengusulkan persyaratan yang lebih ketat tentang jumlah dan bagian dalam pengaturan pinjaman bersama. Selain itu, aturan terbaru juga akan berlaku untuk bank asing, firma perwalian, perusahaan pembiayaan konsumen, dan bisnis pembiayaan otomotif.

Francis Chan, analis Bloomberg Intelligence yang berbasis di Hong Kong mengatakan aturan tersebut akan merugikan pemberi pinjaman yang mengandalkan Ant untuk pinjaman digital mereka. Pembatasan kemampuan bank daerah untuk memberikan kredit di luar basis mereka akan menyebabkan beberapa akan kehilangan akses ke konsumen di wilayah pesisir.

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Ant dan setidaknya selusin bank telah mengurangi kerja sama mereka selama bertahun-tahun pada platform pinjaman konsumen dalam beberapa bulan terakhir.

Hal itu terjadi bersamaan dengan diskusi Ant dengan otoritas China tentang rencana restrukturisasi. Sebelumnya dilaporkan bahwa Ant telah setuju untuk menjadi perusahaan induk keuangan, sehingga tunduk pada persyaratan modal yang serupa dengan yang dimiliki bank.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china jack ma Ant Group

Sumber : Bloomberg

Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top