Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi menjadi sangat penting, terutama di masa pandemi Covid-19 karena merupakan bagian dari saranan untuk membangun ketahanan dan imunitas masyarakat.
Dia menguatarakan, akses layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir tercapai dengan baik.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), imbuhnya, presentase akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada 2017 adalah sebesar 62,75 persen, meningkat menjadi 65,28 persen.
Pada 2019, presentase akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan ini meningkat sangat signifikan menjadi 84,19 persen.
“Ini suatu peningkatan yang luar biasa, namun tidak berarti kita puas. Masih ada 15 persen rakyat kita belum mendapatkan layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan,” katanya dalam acara Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I, Jumat (19/2/2021).
Sri Mulyani mengatakan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi merupakan proyek yang memiliki dampak besar, jika dibandingkan dengan biaya proyek yang dikeluarkan dengan rate of return dari sisi sosial ekonomi.
“Economic and social of return-nya lebih tinggi dari biaya proyek yang dikeluarkan, apalagi bisa dijaga tata kelola, disiplin, tidak ada korupsi, juga dijaga ketepatan waktu dalam konstruksinya. Saya yakin biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibanding manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena manfaat yang besar, Sri Mulyani juga mengingatkan tata kelola yang baik tetap perlu diperhatikan dan dijaga selama pembangunan infrastruktur tersebut.
“Tidak juga hanya fokus ke tata kelola dan kompetensi dalam eksekusinya, tapi sangat baik kalau kita terus memperhartikan aspek lingkungan, sosial, serta kualitas gender,” tuturnya.
