Indonesia Tak Perlu Impor Beras meski Curah Hujan Tinggi, Kenapa?

Bisnis.com, JAKARTA — Pasokan beras pada tahun ini diyakini bakal tetap aman meski curah hujan di sentra produksi cenderung tinggi dan memperbesar peluang terjadinya bencana hidrologi yang memengaruhi penanaman. Fenomena La Nina yang dihadapi Indonesia tahun ini justru bisa berpengaruh positif pada volume produksi.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menjelaskan bahwa banjir yang melanda berbagai daerah tidak akan berpengaruh signifikan terhadap total produksi sepanjang tahun. Intensitas hujan yang berada di atas normal akibat La Nina bisa juga memengaruhi penanaman padi pada musim kemarau.

“Dalam 20 tahun terakhir setiap La Nina produksi beras kita bagus. Jadi, meskipun ada lahan yang terendam banjir, produksi tetap lebih bagus. Ada peluang penanaman pada kemarau hasilnya cukup besar karena curah hujan memadai,” kata Dwi saat dihubungi, Jumat (19/2/2021).

Oleh karena itu, Dwi pun memperkirakan Indonesia tidak perlu khawatir akan pasokan beras di dalam negeri. Opsi impor bisa dikesampingkan untuk sementara meskipun stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog berada di bawah 1 juta ton.

Sebaliknya, Dwi mengingatkan agar Bulog dapat mengoptimalisasi penyerapan pada puncak masa panen yang dimulai pada Maret. Terlebih dengan anomali harga gabah kering panen (GKP) yang justru terus memperlihatkan penurunan sejak September 2020.

“Normalnya harga gabah naik sejak September karena kondisi produksi lebih rendah dari tingkat konsumsi bulanan. Namun, terjadi anomali dan terus turun sampai Desember meski mulai naik tipis pada Januari,” lanjutnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa harga rata-rata GKP terus turun dari Rp4.891 per kilogram (kg) pada September menjadi Rp4.776 per kg pada Desember 2020. Harga GKP lantas mulai naik pada Januari 2021 menjadi Rp4.921 per kg, tetapi Dwi memperingatkan potensi harga yang makin tertekan bisa tetap terjadi akibat puncak panen dan mutu gabah yang turun karena curah hujan tinggi.

“Bulog harus siap-siap betul menyerap gabah karena ada kekhawatiran harga yang makin tertekan jelang puncak panen dan adanya penurunan mutu. Saat Maret—April penyerapan harus dioptimalisasi agar harga di petani tetap terjaga,” kata Dwi.

Anomali harga gabah sendiri diduga terjadi lantaran ketersediaan beras di masyarakat cukup memadai seiring disalurkannya bantuan sosial beras. Kondisi ini membuat banyak pedagang beras menahan pembelian stok dari petani maupun penggilingan.

Ketika dihubungi secara terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan bahwa Bulog telah mempersiapkan diri untuk menyerap beras jelang puncak panen. Per 11 Februari, realisasi pengadaan beras oleh perusahaan mencapai 20.532 ton dengan target total tahun ini sebesar 1,4 juta ton.

“Kami bahkan sudah mulai menyerap di sejumlah daerah yang panen. Sarana prasarana untuk menyerap pun sudah disiapkan. Untuk puncak panen biasanya kami menyerap 60 sampai 70 persen dari target tahunan pada saat puncak panen musim rendeng,” kata Iqbal.

Dia pun memastikan bahwa Bulog akan menyerap gabah maupun beras dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau beras, HPP untuk GKP tingkat petani adalah Rp4.200 per kg, GKG tingkat gudang Bulog Rp5.300 per kg, dan beras di gudang Bulog Rp8.300 per kg.