Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Begini Kontribusi Properti di Ibu Kota Negara di Kaltim Versi Bappenas

Pembangunan proyek properti berupa gedung perkantoran dan perumahan di lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur mendongkran pertumbuhan ekonomi nasional.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 10 Februari 2021  |  00:55 WIB
Lokasi ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur./Antara - Novi Abdi
Lokasi ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur./Antara - Novi Abdi

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek properti di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur berpeluang memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2 persen per tahun, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

"Sekarang kita memberikan peluang bisnis bagi swasta [berupa rumah dan kantor] di IKN, tetapi syaratnya pandemi harus kita kendalikan," kata Suharso di Jakarta pada Selasa (9/2/2021).

Laju pertumbuhan ekonomi di Kaltim, lanjut mantan Menteri Perumahan Rakyat itu, diperkirakan juga terdongkrak 2,1 persen rata-rata per tahun.

Dalam paparannya, Menteri PPN menjelaskan provinsi lain di sekitar Kaltim juga merasakan dampak positif karena pembangunan properti di IKN di antaranya di Kalimantan Utara dengan perkiraan mendorong laju pertumbuhan 0,3 persen.

Selain itu, lanjutnya, di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dengan proyeksi masing-masing 0,2 persen. Kemudian, Nusa Tenggara dan Bali dan beberapa wilayah di Sulawesi dengan kisaran 0,1 persen.

Pembangunan IKN, kata Suharso, juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.

"Bappenas telah mencoba menghitung bagaimana tidak mengganggu APBN. Kita ingin memberikan kesempatan seluasnya kepada swasta, dengan demikian ekonomi bergerak, kesempatan kerja terbentuk," ucap Suharso.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menambahkan pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan menelan dana sekitar Rp500 triliun hingga 2024.

Untuk kebutuhan pembangunan perumahan, paparnya, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp330 triliun hingga 2045, sedangkan hingga 2024, diperkirakan menelan Rp80 triliun untuk membangun perumahan karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke IKN.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perkantoran bisnis properti perumahan Ibu Kota Dipindah

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top