Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan 2 kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia dan 1 kapal Indonesia yang mengoperasikan alat tangkap trawl di Selat Malaka.
Salah satu proses penangkapan kapal ikan asing ilegal bahkan diwarnai dengan aksi kejar-kejaran dengan aparat.
“Sebagaimana arahan Pak Menteri, kami akan terus tegas dan menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Tidak ada kata kendor untuk memberantas pelaku illegal fishing”, kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Antam Novambar, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (26/1/2021).
Dia mengemukakan 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap dalam pelaksanaan operasi di Selat Malaka.
Adapun, kapal pertama yang ditangkap adalah KM. JHF 4631 B yang mengoperasikan alat tangkap bubu berhasil dilumpuhkan oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 03 yang dinakhodai oleh Ardiansyah Pamuji pada Kamis (21/1) pada posisi koordinat 01?55,198' LU - 102?09,962' BT.
Kapal kedua adalah KM. SLFA 4107 yang mengoperasikan alat tangkap trawl ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 01 yang dinakhodai Albert Essing pada posisi 02?59,184' LU - 100?50,609'BT pada Minggu (24/1).
Baca Juga
"Penangkapan ini bukti bahwa kami tidak lengah apapun kondisinya. Mereka juga tidak selalu mudah untuk ditangkap, bahkan kami harus kejar”, ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bersama 2 kapal tersebut, ada 7 orang awak kapal masing-masing 3 orang Warga Negara Malaysia dan 4 orang Warga Negara Myanmar. Kedua kapal tersebut di ad hoc di dua lokasi yaitu Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan.
Selain 2 kapal itu, Antam juga mengkonfirmasi penangkapan kapal berbendera Indonesia KM. BAROENA oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 12 yang dinakhodai oleh Novry Sangian pada Sabtu (23/1).
Kapal tersebut diketahui mengoperasikan alat tangkap trawl tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan yang dipersyaratkan. Saat ini, nakhoda dan awak kapal perikanan tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Pangkalan PSDKP Lampulo.
“Semua kapal tersebut akan kami proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku”, tegas Antam.
