Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Biden Buka Negosiasi Stimulus US$1,9 Triliun, Cari Dukungan Republik

Biden menambahkan bahwa proses ini baru saja dimulai setelah pejabat Gedung Putih mengadakan pertemuan tentang proposal stimulus dengan 16 senator, bersama dengan para pemimpin kelompok utama di DPR.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 26 Januari 2021  |  09:32 WIB
Joe Biden (kiri) saat dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat di Front Barat Capitol AS di Washington, Amerika Serikat, Rabu (20/1/2021). - Antara/Reuters\r\n
Joe Biden (kiri) saat dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat di Front Barat Capitol AS di Washington, Amerika Serikat, Rabu (20/1/2021). - Antara/Reuters\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia terbuka untuk menyusun ulang proposal bantuan Covid-19 senilai US$1,9 triliun karena pemerintah mengejar kesepakatan bipartisan, meskipun tidak menutup kemungkinan menempuh jalur khusus dengan hanya melibatkan suara Partai Demokrat.

"Saya terbuka untuk bernegosiasi. Waktu adalah yang terpenting dan saya harus memberi tahu Anda bahwa saya enggan pilih-pilih dengan mengeluarkan satu atau dua item di (paket stimulus) ini," kata Biden, dilansir Bloomberg, Selasa (26/1/2021).

Biden menambahkan bahwa proses ini baru saja dimulai setelah pejabat Gedung Putih mengadakan pertemuan tentang proposal stimulus dengan 16 senator, bersama dengan para pemimpin kelompok utama di DPR.

Partai Republik telah menolak jumlah stimulus itu karena menilainya terlalu besar dan terlalu cepat setelah paket senilai US$ 900 miliar bulan lalu. Bahkan beberapa anggota parlemen Partai Demokrat ikut mempertanyakan dasar dari besaran yang diajukan.

"Saya tidak bereskpektasi kita akan mengetahui apakah kesepakatan ini akan berhasil atau dapat lolos seluruhnya, sampai pada akhir proses yang akan memakan waktu beberapa minggu," lanjutnya.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa dia menargetkan negosiasi paket bantuan putaran ini akan selesai setidaknya hingga pertengahan Maret, tepat ketika tunjangan pengangguran dari paket terakhir akan habis.

"Kami akan mencoba untuk membuatnya disahkan dalam bulan depan, satu setengah bulan," kata Schumer.

Biden menyerahkan kepada Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi, apakah akan menggunakan prosedur aturan anggaran untuk mengabaikan Partai Republik dan melanjutkan hanya dengan dukungan Demokrat. Target yang dinyatakan Schumer menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun tagihan menggunakan proses yang dipercepat itu, yang disebut rekonsiliasi.

"Keputusan untuk menggunakan rekonsiliasi akan tergantung pada bagaimana negosiasi ini berjalan," kata Biden.

Pada pertemuan dengan parlemen, Minggu (24/1/2021), Kepala Dewan Ekonomi Nasional Biden Brian Deese ditekan untuk menjelaskan stimulus yang akan menjadi paket pengeluaran darurat terbesar kedua yang pernah tercatat itu.

Senator Partai Republik Susan Collins dari Maine mengatakan bahwa dia akan menyarankan kepada kelompok bipartisan agar berupaya menyusun proposalnya sendiri yang lebih bertarget.

Dalam rekonsiliasi, DPR dan Senat harus terlebih dahulu menyusun resolusi anggaran untuk tahun fiskal 2021. Ketua Anggaran DPR John Yarmuth mengatakan bahwa langkah pertama ini dapat terjadi secepatnya minggu depan.

Proses di Senat melibatkan "voting-a-rama" di mana ratusan amandemen dapat ditawarkan ke anggaran untuk suara mayoritas sederhana dengan rasio 51:50. Hal itu bisa memakan waktu berhari-hari.

Setelah resolusi anggaran bersamaan dengan instruksi rekonsiliasi diadopsi, komite kemudian perlu membuat rancangan undang-undang yang sesuai dengan garis besar.

Undang-undang itu kemudian perlu disetujui DPR dan Senat, dinilai oleh Kantor Anggaran Kongres dan bertahan dari tantangan aturan apa pun di Senat. Proses kedua kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu.

Namun, proses rekonsiliasi anggaran ada batasnya. Di bawah aturan itu, pengeluaran diskresioner seperti untuk kesehatan dan pendidikan akan sulit atau tidak mungkin untuk memenuhi syarat, bersama dengan kenaikan upah minimum US$ 15 yang diinginkan Biden. Namun, pemeriksaan stimulus US$ 1.400 kemungkinan akan dimungkinkan.

Bahkan di bawah proses itu, Biden perlu mendapat persetujuan dari 48 anggota Demokrat dan dua anggota independen dengan asumsi tidak ada Partai Republik yang bergabung.

Biden bersikeras enggan mencoret sebagian dari rencana bantuannya, mengikuti diskusi tentang seruan agar segera mengesahkan tagihan pendanaan untuk vaksin virus Corona.

Pasalnya, Memisahkannya dari prioritas Biden lainnya dapat menyebabkan pemerintah kehilangan pengaruh pada hal-hal seperti memperluas tunjangan keluarga dan cuti medis serta meningkatkan upah minimum.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

stimulus Joe Biden
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top