Bisnis.com, JAKARTA — Potensi aspal di Indonesia dinilai masih belum banyak dimanfaatkan di tengah upaya mengurangi impor komoditas tersebut.
Berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),sumber daya aspal di Pulau Buton tercatat mencapai 792,5 juta ton dan cadangan sebanyak 182,65 juta ton.
Pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pemerintah dapat mendorong peran korporasi dalam negeri untuk memaksimalkan potensi aspal.
Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada BUMN yang bergerak di sektor terkait untuk mengelola sumber daya dan cadangan aspal. Pemerintah pun dinilai perlu memberikan dukungan penuh agar komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Agar BUMN dapat melakukan pengusahaan aspal, perlu intervensi yang lebih besar, seperti investasi, SDM, teknologi, termasuk pula dengan pemasaran,” katanya, Selasa (26/1).
Menurutnya, pengelolaan sumber daya aspal sangat penting mengingat kebutuhan komoditas tersebut di dalam negeri sangat tinggi. Apalagi, jika berkaca pada ambisi pemerintah untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur, termasuk jalan.
“Sampai sekarang aspal sebagai komoditas ekspor pun belum optimal,” ujarnya..
Adapun, dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas aspal masuk ke dalam jenis tambang batu bara.
Dengan demikian, pemerintah dapat menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) aspal dan melakukan lelang.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai aspal memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
"Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Daerah lain juga ada potensi aspal seperti di Wonokromo, Jawa Timur," tuturnya.
