Safeguard Industri Keramik Tak Efektif, Ini Daftar Penyebabnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri keramik mengharapkan atensi serius dan langkah konkret dari pemerintah agar target substitusi impor 35 persen dapat tercapai sesuai misi Kementerian Perindustrian.

Sesuai data dan statistik angka produk import keramik dari China, India, dan Vietnam menunjukkan tren meningkat dengan defisit perdagangan ekspor dan impor keramik dari tahun ke tahun semakin membesar. Sesuai catatan Badan Pusat Statistika angka defisit sudah mencapai US$1,1 miliar sejak 2015 hingga 2020.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai penerapan instrumen safeguard sejak 2018 dan akan berakhir pada Oktober 2021 ini tidak cukup efektif menahan impor karena terbukti besarnya defisit perdagangan sejak tiga tahun belakang sebesar US$655 juta.

Angka itu jauh lebih tinggi dibanding defisit pada periode tiga tahun sebelum ada safeguard atau periode 2015 hingga 2018 sebesar US$453 juta.

"Sejumlah penyebab safeguard kurang efektif karena adanya unfair trade seperti pemberian tax refund ekspor keramik oleh pemerintah China," katanya kepada Bisnis, Senin (25/1/2021).

Selain hal itu, ada pula penyeban lain yakni penipisan ketebalan keramik yang secara tidak langsung menjadi penurunan kualitas produk untuk mengejar efisiensi biaya pengiriman.

Lalu, indikasi praktik dumping di mana harga jual keramik impor pasca safeguard malah sedikit lebih rendah dibanding sebelum penerapan safeguard. Terakhir, ada pula indikasi transhipment dari Malaysia untuk produk-produk dari China dan Vietnam.

Oleh karena itu, Asaki saat ini sedang mengajukan perpanjangan safeguard yang akan berakhir pada Oktober tahun ini dengan besaran bea masuk harus lebih besar minimal 35-40 persen dibandingkan dengan sebelumnya 19-23 persen.

"Untuk mempertahankan momentum pemulihan dan kebangkitan industri keramik pasca penurunan harga gas US$6, Asaki mendesak langkah-langkah konkret perlindungan dan penguatan industri keramik yang segera seperti pembatasan pelabuhan impor tertentu dan penetapan minimum import price," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News