Bisnis.com, JAKARTA — Rencana program vaksinasi mandiri oleh pihak swasta dinilai dapat meredam kendala bisnis yang terjadi akibat pembatasan-pembatasan yang muncul selama pandemi Covid-19. Namun, hal itu juga bergantung pada kelancaran proses vaksinasi, distribusi, serta keamanan dan efektivitas vaksin yang disuntikkan.
Ekonom Center of Reform on Economics Mohammad Faisal mengatakan bahwa diperlukan safeguard yang tepat dari pemerintah untuk menjamin kelancaran proses tersebut.
“Kalau lantas ada banyak masalah dalam proses procurement, distribusi, dan vaksinasinya, ini akan menjadi backfire bagi dunia usaha. Dengan demikian, safeguarding-nya harus tepat dan kuat dari pemerintah,” ujar Faisal kepada Bisnis, Minggu (24/1/2021).
Selain itu, pemulihan terhadap dunia usaha juga berpotensi melambat jika program vaksinasi mandiri berlangsung lebih lambat dari harapan sektor swasta, yakni dalam rentang waktu kuartal I/2021 hingga memasuki awal kuartal II/2021.
Apabila program vaksinasi mandiri berjalan dengan lancar, lanjut Faisal, mulai dari sektor hulu hingga hilir dunia usaha akan merasakan efek positif. Terutama, jika program tersebut juga diiringi dengan baiknya penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Semua aktivitas bisnis, baik itu manufaktur maupun intensitasnya bisa meningkat kalau program vaksinasinya berjalan dengan efektif,” kata Faisal.
Baca Juga
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno sebelumnya mengatakan bahwa penghitungan jumlah karyawan yang diperkirakan menerima vaksin melalui program vaksinasi oleh sektor swasta berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) telah dilakukan.
Karyawan yang diperkirakan menerima vaksin Covid-19 sebanyak 15 juta jiwa dengan jumlah vaksin yang diperlukan sekitar 30 juta dosis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
