Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pura-pura Cerai untuk Beli Rumah Baru, Pemerintah China Bertindak

Warga China menyiasati pembatasan hunian dengan pura-oura cerai. Pemerintah China pun membuat kebijakan yang mencegah siasat demikian berlanjut.
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 22 Januari 2021  |  14:44 WIB
Properti di Shenzhen, China, terlihat di latar belakang Taman Linhua./Bloomberg - Qilai Shen
Properti di Shenzhen, China, terlihat di latar belakang Taman Linhua./Bloomberg - Qilai Shen

Bisnis.com, JAKARTA –  Kebangkitan harga real estat di Shanghai dan Shenzhen mendorong pihak berwenang untuk mengekang spekulasi, sejalan dengan tekad pemerintah China untuk menjaga pasar properti tetap terkendali.

Pejabat Shanghai mengumumkan kebijakan pada Kamis (21/1/2021) malam untuk mendinginkan pasar lokal, termasuk tindakan yang dirancang untuk menutup celah yang telah lama dieksploitasi oleh pembeli yang menggunakan perceraian palsu agar memenuhi syarat untuk membeli lebih banyak properti atau mendapatkan hipotek.

Kota ini juga akan memungut pajak atas penjualan rumah yang dibeli dalam 5 tahun, naik dari batasan 2 tahun sebelumnya.

Ini "bertujuan untuk dengan tegas menegakkan keputusan komite pusat Partai" dan "dengan tegas menegakkan sikap kebijakan bahwa 'rumah adalah untuk dihuni, bukan untuk spekulasi'," kata Pemerintah Kota Shanghai dalam sebuah pernyataan, mengacu pada Presiden Xi Jinping.

Sumpah Jinping pertama dibuat pada 2017 menyebutkan bahwa Pemerintah China akan berupaya untuk meningkatkan keterjangkauan perumahan.

Dengan kebijakan baru tersebut, Shanghai mengikuti kota-kota besar termasuk Shenzhen dan Hangzhou untuk menindak spekulasi perumahan melalui perceraian palsu sejak 2018, kata Pan Hao, analis properti di KE Holdings.

Karena sebagian besar kota di China membatasi permintaan pembelian rumah dengan membatasi jumlah properti yang dapat dimiliki keluarga, perceraian menjadi cara untuk melewati batasan tersebut. Di Shanghai, keluarga lokal diizinkan memiliki dua rumah.

Di bawah aturan baru, jumlah rumah milik orang yang telah bercerai kurang dari 3 tahun akan dihitung berdasarkan total yang mereka miliki ketika mereka masih menikah.

Pemerintah Kota Shenzhen juga mulai memperketat aturan pembelian rumah bulan ini, menurut laporan media lokal.

Dengan biaya apartemen yang setara dengan 43,5 kali gaji tahunan rata-rata penghuni, keterjangkauan perumahan di Shenzhen sedikit lebih baik daripada Hong Kong, yang terburuk di antara 80 kota besar, menurut E-House (China) Enterprise Holdings, perusahaan real estat.

Otoritas China bertekad mengendalikan risiko perumahan setelah pelonggaran moneter mendorong rebound di pasar perumahan. Bank sentral membatasi pinjaman untuk sektor real estat awal bulan ini untuk pertama kalinya.

Harga rumah yang ada dari proyek populer tertentu di Shanghai melonjak lebih dari 30 persen tahun lalu, menurut China Real Estate Information Corp. Penjualan rumah yang ada di kota itu hampir dua kali lipat bulan lalu dari tahun sebelumnya, berdasarkan volume meter persegi, menurut KE Holdings.

Aturan baru di Shanghai menambah pengetatan persyaratan pembelian rumah kota yang sudah ketat. Pada 2016, Pemkot menaikkan pembayaran uang muka hingga setinggi 70 persen dari nilai properti hunian untuk mendinginkan permintaan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china bisnis properti perumahan

Sumber : Bloomberg

Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top