Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan untuk tidak lagi mengimpor liquefied petroleum gas pada 2030 melalui sejumlah program seperti jaringan gas kota, kompor listrik, dan pemanfaatan dimetil eter.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan bahwa untuk program pengurangan impor LPG, pemerintah akan melanjutkan pembangungan jaringan gas kota ke seluruh wilayah di Indonesia yang mempunyai sumber-sumber gas.
Pada pelaksanaannya, program jaringan gas (jargas) kota telah tersambung sekitar 600.000 sambungan rumah tangga (SR). Pemerintah mematok target untuk membangun 1 juta SR jargas pada 2030.
"Dari jargas sendiri kurangi impor LPG 1,1 juta ton setara LPG pada 2030, sedangkan pada tahun 2040 bisa kurangi 2,2 juta ton LPG" katanya dalam sebuah webinar yang digelar pada Kamis (21/1/2021).
Djoko menambahkan bahwa program lain untuk menekan impor LPG adalah dengan pemanfaatan kompor listrik yang mulai pada tahun ini sampai dengan 2030 diproyeksikan bisa menekan impor LPG sebesar 2,1 juta ton dan meningkat 4,2 juta ton pada 2040.
Di samping itu, jurus lain menekan impor LPG melalui potensi program penghiliran batu bara berkalori rendah menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG yang dijalankan oleh PT Bukit Asam Tbk., PT Pertamina (Persero), dan Air Product. Pada tahap awal pelaksanaan proyek itu yakni pada 2025 pemanfaatan DME diproyeksikan dapat menekan impor LPG sebesar 3,5 juta ton.
Baca Juga
Sementara itu, kata Djoko, Indonesia juga masih memiliki potensi LPG sebesar 500.000 ton per tahun mulai 2022. Produksi dari kilang dalam negeri dipertahankan pada level 1,8 juta ton.
"Ke depan tetap menggunakan LPG produksi kilang dalam negeri target adalah nolkan impornya yaitu dengan DME, tetap mempertahankan kilang dalam negeri, jargas, dan kompor listrik," ungkapnya.
