Bisnis.com, JAKARTA - Surat berharga syariah negara (SBSN) yang menjadi salah satu diversifikasi model pembiayaan pembangunan pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kementerian yang memanfaatkan pendanaan tersebut pada tahun ini bertambah tiga.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana mengatakan bahwa beberapa kementerian/lembaga (K/L) melakukan kinerja dengan baik dari segi waktu maupun manfaat kepada rakyat dalam menggunakan SBSN.
“Namun ada beberapa kementerian/lembaga yang proyeknya masih perlu diperkuat karena belum diimbangi kinerja proyek yang optimal,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (20/1/2021).
Namun, Rizal tidak menyebut K/L apa saja yang belum optimal tersebut. Adapun, dalam tiga tahun terakhir, masih ada luncuran anggaran proyek yang cukup besar dengan nilai total Rp5,2 triliun.
“Nilai luncuran ini tentu akan memberatkan K/L di dalam pelaksanaan. Dan mempengaruhi kinerja K/L pelaksanaan proyek pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Sementara itu Kementerian Keuangan mencatat pada 2020 realisasi kinerja SBSN 2020 untuk pembiayaan pembangunan sebesar 90,96 persen. Alokasinya pada tahun itu totalnya Rp23,29 triliun yang termasuk alokasi luncuran 2019. Kementerian/lembaga dengan realisasi terendah adalah Lapan sebesar 44,86 persen dan LIPI 59,11 persen.
“Adanya luncuran-luncuran ini menunjukkan masih terdapat kendala pada aspek perencanaan, aspek pengadaan, aspek pelaksanaan, dan aspek penganggaran proyek. Sehingga diperluka muatan dan kerja keras dari K/L di dalam mengelola proyek,” ucap Rizal.
_1689934644.jpg?w=348&h=261)
