Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenaker Kebut Penyelesaian 4 RPP Klaster Ketenagakerjaan

Sesuai kesepakatan awal, Kemenaker selalu mengajak pembahasan bersama Tim Tripartit setiap pembahasan RPP.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 19 Januari 2021  |  08:50 WIB
Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.  - Antara
Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 3 RPP bersama Tim Tripartit sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.

Ketiga RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP tentang Pengupahan.

"Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 2021, pemerintah telah melakukan pembahasan dengan tripartit untuk tiga RPP. Yang belum dilakukan pembahasan dengan tripartit hanya RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), " kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (19/1/2021). 

Ida menyatakan sesuai kesepakatan awal, Kemenaker selalu mengajak pembahasan bersama Tim Tripartit setiap pembahasan RPP.

"Minggu ini, kami akan undang Tripartit untuk kembali membahas RPP JKP," tambahnya.

Menurutnya, RPP yang telah selesai dibahas tahap berikutnya akan disampaikan ke Menteri Kordinator Perekonomian untuk dimuat di portal berita milik pemerintah.

"Jadi semua PP itu sudah, sedang, dan akan ditayangkan. RPP TKA sudah ditayangkan dan RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja sudah selesai, dan RUU Pengupahan dalam waktu dekat juga akan selesai,"  katanya. 

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi untuk menyerap aspirasi dan uji sahih telah dilakukan pada Desember 2020, serta pendalaman substansi bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk membahas RPP Pengupahan dengan Dewan Pengupahan Nasional.

"Setelah serap aspirasi dan uji shahih perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sudah disempurnakan RPP tentang Pengguna TKA, RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP Pengupahan dalam proses penyempurnaan, "jelasnya. 

Ia menambahkan hasil penyempurnaan RPP selanjutnya akan disampaikan kepada Kemenko Perekonomian.

"Minggu ini, kami akan selesaikan RPP JKP. Tiga RPP sudah selesai dalam penyempurnaan minggu ini. Itu progress RPP yang diperintahkan kepada Kemenaker untuk disiapkan," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

peraturan pemerintah Kemenaker cipta kerja
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top