Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Harmonisasi Regulasi Jamsostek, Pelaku Usaha Soroti JKP

Proses harmonisasi regulasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan tidak membuat masalah baru.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 19 Januari 2021  |  06:21 WIB
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam menilai perihal jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) harus dibahas secara menyeluruh dalam proses harmonisasi sejumlah aturan terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Dia menilai selama ini terjadi kebingungan antara ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan dana pensiun dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ini bersumber dari Undang-Undang No. 13/2003 soal pesangon, yakni ada confused antara uang tunggu menjelang seseorang mendapatkan pekerjaan kembali dengan uang pensiun. Ini yang harus dibahas secara menyeluruh," ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/1/2021).

Dia juga berharap proses harmonisasi regulasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan nantinya dapat menyelesaikan masalah dengan tidak membuat masalah baru, serta diatur mengenai dana pelatihan bagi orang yang kehilangan pekerjaan sehingga segera mendapatkan pekerjaan kembali.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan harmonisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan tahun ini sebagai evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu yang tercatat cukup banyak mengalami masalah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat sejumlah masalah terkait dengan program tersebut, di antaranya; pertama, program manfaat Penyakit Akibat Kerja (PAK) bergesekan dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga menimbulkan tidak terbayarnya pengobatan atas risiko PAK.

Kedua, manfaat Jaminan Pensiun yang masih kecil, serta tidak adanya peta jalan iuran menuju 8 persen; ketiga, adanya penarikan lebih awal manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setelah pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 19/2015.

"Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas] untuk mengorganisir proses harmonisasi regulasi terkait jaminan sosial," ujar Ida dalam rapat kerja dengan DPR RI, Senin (18/1/2021).

Adapun, sejumlah aturan yang diharmonisasi di antaranya, Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang No. 24/2011 tentang BPJS, Undang-Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 82/2019 tentang manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang pelayanan jaminan kesehatan selama 6 bulan bagi pekerja yang terkena PHK tanpa membayar iuran, serta beberapa regulasi terkait lainnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jaminan sosial pengangguran bpjs ketenagakerjaan
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top