Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Joe Biden akan mencari kesepakatan dengan Partai Republik untuk mengamankan stimulus pandemi putaran berikutnya.
Dilansir Bloomberg, Rabu (13/1/2021), menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, Biden memilih untuk melibatkan persetujuan Republik pada rencana stimulus putaran selanjutnya itu.
Pendekatan tersebut dapat berarti bahwa besaran stimulus akan lebih kecil dan mewakili hal-hal yang menjadi prioritas pemimpin Senat Republik Mitch McConnell.
Selain itu, pendekatan ini juga mengesampingkan proses anggaran khusus yang akan menghilangkan kebutuhan dukungan dari setidaknya 10 anggota Republik di Senat.
Staf transisi Biden memberi pengarahan kepada para pembantu Kongres Demokrat, Selasa (12/1/2021) tentang rencana untuk bekerja dengan Partai Republik dan tidak menggunakan apa yang disebut rekonsiliasi anggaran dalam paket stimulus awal.
Pengarahan itu dilaksanakan sehari setelah mantan pemimpin Senat Demokrat Tom Daschle mendesak partainya untuk memberi McConnell alasan bekerja sama, yang akan membuka pencapaian legislatif yang lebih besar.
Baca Juga
Pekan lalu, Biden berbicara tentang paket ekonomi jutaan dolar, tetapi kini kemungkinan akan diturunkan secara bertahap.
Ketua Ways and Means Committee DPR AS Richard Neal, yang telah berbicara dengan tim transisi Biden, mengatakan bahwa dia ingin melihat pengeluaran infrastruktur dimasukkan dalam paket stimulus, dan bahwa dia akan ikut menyutujui paket senilai US$2 triliun.
"Saya terkejut karena tidak akan sulit untuk sampai ke sana," kata Neal.
Neal juga mengatakan dia ingin memperbaiki sistem distribusi asuransi pengangguran negara bagian dan menyalurkan lebih banyak uang kepada pekerja dengan tunjangan tingkat negara bagian yang rendah.
Sebelumnya, Pemimpin Mayoritas Senat yang akan datang Chuck Schumer mengatakan kepada rekan-rekannya di Partai Demokrat bahwa prioritas utamanya kini adalah undang-undang bantuan darurat Covid-19.
Dia menyoroti peningkatan pembayaran langsung kepada kebanyakan orang AS menjadi US$2.000 dari US$600 yang diberlakukan pada Desember lalu, dukungan tambahan untuk distribusi vaksin, dan bantuan untuk usaha kecil, keluarga, sekolah dan pemerintah negara bagian dan lokal.
Senator Demokrat Kirsten Gillibrand dari New York mengatakan akan memperbarui undang-undang yang menyetujui stimulus senilai US$ 2,2 triliun pada Oktober, dimana US$900 miliar diantaranya menjadi bagian dari kompromi bipartisan yang diberlakukan pada Desember.
Dia menambahkan bahwa cuti berbayar bisa menjadi bagian dari rancangan undang-undang. Hal yang juga tengah didiskusikan yakni perluasan bantuan pengangguran yang habis pada pertengahan Maret, di bawah undang-undang bantuan pada Desember.
Sedangkan anggaran untuk pengujian virus, vaksin, perawatan anak, sekolah, dan pemerintah negara bagian serta lokal yang diminta oleh Demokrat, umumnya dikecualikan dari proses rekonsiliasi anggaran khusus di bawah aturan Senat.
Perangkat anggaran dapat digunakan untuk ketentuan fiskal seperti menaikkan atau memotong pajak, memberikan bantuan pengangguran, dan mengubah pembayaran Medicare, Medicaid atau stimulus. Namun, Kongres harus mengadopsi resolusi anggaran, bersamaan dengan instruksi spesifik dan kemudian mengesahkan RUU rekonsiliasi dengan hanya mayoritas sederhana di Senat atau 218 dari 435 suara.
