Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

REI Minta Landasan Hukum KPBU dalam Pengembangan IKN Baru 

Hingga saat ini, Undang-Undang (UU) maupun aturan turunan terkait pembangunan IKN Baru tak kunjung terbit. 
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 11 Januari 2021  |  17:41 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Real Estate Indonesia menyatakan perlu ada landasan hukum yang jelas dan kuat agar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa terjadi dalam mengembangakan Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie mengatakan pengembang tidak bisa mendapatkan margin jika masterplan IKN Baru tidak dikerjakan bersama. Pasalnya, ujar Hari, pengembangan wilayah memiliki kontribusi besar dalam margin pengembang.  

"REI ini pengembang, kalau bangun rumah saja yang diperlukan kontraktor. Saya tidak tahu bentuk KPBU-nya seperti apa, tapi [kalaupun ada], harus ada kepastian hukum bahwa proyek ini berlanjut,"  katanya kepada Bisnis, Senin (11/1/2021). 

Hari menyatakan kepastian hukum pembangunan IKN Baru penting untuk menjaga visi Kantor Presiden. Selain itu, lanjutnya, kepastian hukum juga dapat menjaga laju perkembangan pengerjaan proyek. 

Adapun, Undang-Undang (UU) maupun aturan turunan terkait pembangunan IKN Baru belum kunjung terbit. 

Hari berujar pengajuan izin terkait pengembangan wilayah IKN Baru juga dapat dijadikan untuk menguji efektivitas UU No, 11/2020 tentang Cipta Kerja. Seperti diketahui, salah satu tujuan penerbitan UU Cipta Kerja adalah untuk memotong waktu dan proses perizinan usaha. 

"[Yang kami harapkan dari KPBU] ada landasan hukum yang jelas dan ada badan pengaturnya. Selain itu, izinnya cepat, gampang, dan tidak ada biaya. Kondisi-kondisi seperti itu yang kami harapkan terjadi [dalam KPBU pengembangan IKN Baru]," katanya. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan pihaknya tidak memungkiri minat pengembang bisa saja dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proyek tersebut.

Hanya saja, Totok mengatakan bahwa perencanaan dan konsep dari proyek IKN tersebut harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai, pembangunan dari pihak swasta sudah dilaksanakan akan tetapi pemerintah sendiri belum memulainya.

"Jangan nanti swasta bangun klaster, tapi pemerintah gak bangun-bangun gedungnya. Jadilah kita juga nungguWait and see. Semua jadi saling menunggu," tuturnya.

Totok mengaku belum tahu kapan pengembang akan mulai masuk dalam proyek IKN. Hanya saja, dia sebelumnya pernah menyampaikan ke pihak terkait jika para pengembang di bawah asosiasi REI diminta dilibatkan. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rei IKN ibu kota negara
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top