Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyayangkan impor gas alam cair yang dilakukan PT Pertamina (Persero) mengingat pasokan di dalam negeri masih mencukupi.
Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko mengatakan Pertamina tidak pernah melakukan konsultasi ke SKK Migas dan pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk konsultasi terkait dengan pembelian jual beli LNG dengan Anadarko Petroleum Corporation dari Mozambik.
Menurutnya, untuk kontrak jangka panjang, Pertamina seharusnya sudah memiliki off taker LNG tersebut mengingat kapasitas penampungan atau storage LNG milik perseroan tersebut tidak memadai.
"Lucu saja kalau mereka tahu kita ada LNG, beli kargo LNG untuk dijual kembali atau dipakai PLN untuk ambil profit," katanya kepada Bisnis, Senin (11/1/2021).
Dari sisi SKK Migas, keputusan pembelian LNG tersebut sedikit banyak akan memengaruhi penjualan LNG Bontang yang ditugaskan ke Pertamina oleh pemerintah. Dia menilai Pertamina akan lebih memprioritaskan menjual LNG miliknya sendiri dibandingkan LNG Bontang.
Pada tahun ini, proyeksi lifting dari Kilang LNG Bontang sebesar 77,7 kargo yang terbagi atas 18,7 kargo untuk domestik dan 59,04 kargo untuk diekspor.
Baca Juga
"SKK LNG-nya tidak berlimpah, tapi kita manage agar LNG yang ada ter-deliver ke buyers baik domestik maupun ekspor," ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pada Februari 2020 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian LNG dari Mozambik LNG1 Company Pte Ltd yang merupakan entitas penjualan bersama yang dimiliki dari Mozambik Area 1 co-venturer.
Adapun kesepakatan tersebut untuk 1 mtpa dengan jangka waktu 20 tahun. Rencananya, pembelian gas akan digunakan untuk kebutuhan domestik, yang mayoritas digunakan untuk listrik dan Refinery Development Master Plan RDMP.
