Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan Pengusaha menyambut positif kebijakan pembatasan wilayah Jawa dan Bali karena diproyeksi tidak akan memberikan dampak ekonomi yang lebih parah dibanding pembatasan wilayah pada awal pandemi 2020.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan jika esensi tujuan pembatasan sesuai jalurnya dan koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha juga bisa lancar, maka akan cukup positif.
"Kondisi kontraksi ekonomi hanya akan ada di level PSBB terakhir atau sedikit lebih baik dari PSBB terakhir karena driver demand-nya masih ada dan pemerintah dan pelaku usaha juga semakin familiar dengan protokol-protokol PSBB," katanya kepada Bisnis, Kamis (7/1/2021).
Meski demikian, Shinta mengemukakan proyeksi itu amat sangat tergantung pada penerapannya, khususnya metode pendisiplinannya. Dia pun berharap penerapan pembatasan aktivitas kali ini mengedepankan pendekatan berbasis edukasi ketimbang pada kedisiplinan atau penertiban.
Pasalnya, skala PSBB kali ini mencakup banyak provinsi padat secara serentak, ancaman terbesar terhadap kinerja ekonomi terletak pada koodinasi antar pemerintah terkait logistik barang antar wilayah.
"Semoga saja tidak ada hambatan berarti seperti di PSBB September dan Oktober 2020 lalu," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Shinta menyebut ada empat harapan yang dilayangkan dunia usaha agar pembatasan wilayah Jawa dan Bali berjalan sesuai harapan.
Pertama, dunia usaha berharap edukasi dan penegakan disiplin protokol kesehatan semakin meningkat kepada masyarakat. Titik berat peningkatan displin bukan dengan denda atau hukuman-hukuman lain tetapi memastikan adanya crowd control yang baik di setiap ruang publik dan setiap anggota masyakat mematuhi protokol.
Setidaknya kontrol tersebut dilakukan ketika di ruang publik di mana petugas-petugas berada.
Kedua, pemerintah perlu memberikan ruang gerak dan kebebasan untuk beroperasi yang cukup bagi perusahaan-perusahaan yang harus tetap beroperasi selama pembatasan wilayah dengan tetap mengimplementasikan protokol kesehatan di tempat kerja.
Shinta menyebut dalam hal ini pemerintah perlu membuka peluang bagi perusahaan yang non-prioritas untuk memperoleh ijin beroperasi selama PSBB dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.
Ketiga, pemerintah perlu menjamin kelancaran logistik selama pembatasan wilayah ketat untuk menghindari kekacauan suplai kepada masyarakat dan pasar global.
Keempat, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha di wilayahnya agar ada kerjasama yang baik untuk mengendalikan pandemi di tempat kerja tanpa banyak disrupsi terhadap kinerja dan operasi perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
