Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump Teken Larangan Penggunaan Alipay dan WeChat Pay

Perintah eksekutif ini akan dipimpin oleh Departemen Perdagangan AS yang nantinya membuat draf terkait aplikasi pembayaran mana saja yang dilarang.
Jack Ma meluncurkan Alipay sebagai alat transaksi dalam pasar daring pada tahun 20014./Istimewa
Jack Ma meluncurkan Alipay sebagai alat transaksi dalam pasar daring pada tahun 20014./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan penggunaan delapan aplikasi software, termasuk Alipay milik Ant Group Co., di akhir jabatannya sebagai presiden. 

Keputusan tersebit keluar sebagai langkah terakhir untuk melawan dominasi perusahaan teknologi China atas nama keamanan nasional. Tetapi, keputusan terakhir tetap berada di tangan Presiden AS terpilih Joe Biden ketika dia mulai menjabat sebagai Presiden AS.

Langkah AS ini sekaligus menjadi tekanan bagi pendiri Alibaba Group Holding Ltd. Jack Ma yang saat ini menghilang dari hadapan publik sejak Pemerintah Chin menghentikan IPO Ant dan melakukan investigasi terhadap perusahaannya dengan dugaan monopoli.

Perintah eksekutif ini akan dipimpin oleh Departemen Perdagangan AS yang nantinya membuat draf terkait aplikasi pembayaran mana saja yang dilarang. Selain Alipay, larangan ini juga akan berdampak kepada QQ Wallet dan WeChat Pay milik Tencent Holdings Ltd., CamScanner, SHAREit, VMate, dan WPS Office.

Aplikasi WeChat dan Alipay memiki basis konsumen yang besar di China dan penggunanya di Amerika Serikat relative tidak banyak.

Berdasarkan data SensorTower, aplikasi scanning CamScanner adalah aplikasi yang paling banyak diunduh pada 2020 di antara aplikasi yang dilarang tersebut, dengan jumlah install mencapai 4,4 juta.

Angka tersebut melampui WeChat yang hanya diunduh 1,6 juta dan Alipay lebih dari 207.000 unduhan pada tahun lalu.

“Keputusan terbaru ini sama dengan sebelumnya, tapi terlihat sangat luas dibandingkan pelarangan WeChat dan TikTok,” kata Nicholas Turner, pengacara Steptoe & Johnson LLP di Hong Kong, dilansir Bloomberg, Rabu (6/1/2021).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper