Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu merancang program yang sifatnya dikhususkan kepada pemulihan sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mengatasi dampak pandemi terhadap nelayan, pembudi daya, dan elemen masyarakat pesisir di Indonesia.
"Sejauh ini belum kelihatan intervensi strategis yang diberikan kepada sektor perikanan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh. Abdi Suhufan, dikutip Antara, Selasa (5/1/2021).
Menurutnya, dampak krisis sejak awal telah ikut memukul sektor perikanan yang kemudian bangkit karena ketahanan mandiri masyarakat nelayan.
Ia berpendapat pemulihan ekonomi sektor perikanan tampak terlupakan. Hal ini terindikasi dari minimnya alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk menopang sektor perikanan. Padahal, lanjutnya, jika pemerintah jeli, saat ini terdapat empat masalah besar yang mengganggu kinerja sektor perikanan di masa krisis maupun sebelum krisis.
"Keempat masalah tersebut adalah menurunnya serapan pasar hasil perikanan, rendahnya serapan tenaga kerja, lemahnya kapasitas kelembagaan koperasi perikanan, dan melemahnya ekspor hasil perikanan," kata Abdi.
Abdi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai peluang menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah potensi areal tambak masyarakat dan perhutanan sosial seluas 16.000 ha yang bisa dioptimalkan melalui program padat karya berkelanjutan karena menghasilkan produksi.
Baca Juga
Ia juga mengingatkan KKP agar memberikan pendampingan dan pemberian akses permodalan kepada sekitar 3.000 koperasi perikanan, yang 97 persen diantaranya adalah koperasi skala mikro yang perlu fasilitas agar bisa naik kelas.
"Pengembangan usaha koperasi perikanan mesti dilakukan secara terpadu dari aspek manajemen, permodalan dan SDM," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diturunkan dari 6 persen menjadi 3 persen per tahun.
"Usulan kami penurunan suku bunga kredit, kemudian sinergi program akselerasi KUR bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan, khususnya penerima Bantuan Pemerintah dari KKP," kata Trenggono.
Kepada Menko Perekonomian, Trenggono juga menyampaikan capaian KUR sektor kelautan dan perikanan sampai 27 Desember 2020 senilai Rp5,19 triliun dengan 171.662 debitur. Hasil tersebut, lanjutnya, meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian pada 2019 senilai Rp3,37 triliun dengan 122.349 debitur.
Realisasi kredit ini meliputi usaha budi daya perikanan sebesar Rp1,92 triliun dengan 53.600 debitur, perdagangan hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp1,46 triliun dengan 53.400 debitur, penangkapan ikan sebesar Rp1,23 triliun dengan 44.400 debitur, Jasa perikanan sebesar Rp359,4 miliar dengan 13,700 debitur, pengolahan hasil perikanan sebesar Rp205 miliar dengan 63.000 debitur, dan pergaraman sebesar Rp12,1 miliar dengan 212 debitur.
Selain capaian kredit, Trenggono menyampaikan target pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program sebesar Rp5,5 triliun pada 2021 dan meningkat secara bertahap menjadi Rp6,5 triliun pada 2024.
