Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Setuju, Pajak Mobil 0 Persen Tinggal Selangkah Lagi!

Menperin Agus mengklaim Presiden Jokowi sudah merestui pajak mobil 0 persen dan kini tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 29 Desember 2020  |  10:31 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait vaksin Covid/19 di Istana Merdeka, Rabu, 16 Desember 2020 / Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait vaksin Covid/19 di Istana Merdeka, Rabu, 16 Desember 2020 / Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Relaksasi pajak penjualan mobil baru alias pajak mobil 0 persen semakin nyata usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim telah menyetujui usulan tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Presiden secara prinsip menyetujui usulan tersebut. Saat ini, tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Agus terus berupaya relaksasi pajak penjualan mobil baru, meski telah ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun, relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mengakselerasi penjualan mobil baru di masa pandemi Covid-19.

"Tapi memang Kemenkeu masih dalam proses hitung menghitung," kata Agus dalam konferensi pers, Senin (28/12/2020).

Dia menilai relaksasi berupa pembebasan pajak hingga menjadi 0 persen untuk memacu penjualan mobil yang mulai pulih. Peningkatan penjualan mobil baru, tidak saja akan menggerakkan pabrikan mobil tetapi juga semua pemasok yang terlibat di dalamnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak usulan pembebasan pajak mobil baru alias 0 persen. Usulan ini sebelumnya disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sangat diinginkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0 persen seperti yang disampaikan oleh industri maupun dari Kemenperin," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (19/10/2020).

Sebelumnya, usulan ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Perindustrian pada 14 September 2020. Relaksasi pajak diusulkan sampai Desember 2020 untuk membantu daya beli masyarakat pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak otomotif

Sumber : Tempo.co

Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top