Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong bank penyalur kredit perumahan rakyat (KPR) menjadi pelopor penyediaan KPR bagi pekerja sektor informal.
Dia menjelaskan, 60 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Namun, pekerja pada sektor tersebut masih relatif sulit dalam mendapatkan persetujuan KPR. Pandemi Covid-19 juga semakin memperparah situasi tersebut.
“Besar harapan pemerintah agar bank penyalur KPR dapat menjadi pelopor bagi penyediaan KPR untuk pekerja sektor informal,” kata Wapres saat menyampaikan keynote speech pada focus grup discussion DPD RI, Senin (28/12/2020).
Bank penyalur KPR, lanjut Wapres, juga dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan penetrasi dan kerja sama dalam pembiayaan syariah perumahan. Pasalnya, masyarakat dinilai ingin memiliki rumah dengan fasilitas pembiayaan berbasis syariah.
Wapres mengingatkan bahwa masyarakat lebih peduli dengan nilai uang atau value for money. Walhasil dalam membeli barang yang bernilai tinggi, masyarakat tidak hanya memperhatikan masalah harga. Mereka juga memperhatikan rekam jejak dari penyedia barang jasa.
“Penting bagi para pengembang perumahan, untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus menjaga kualitas dari rumah dan fasilitas perumahan yang dibangun serta layanan kepastian hukumnya,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Presiden menyebutkan realisasi program sejuta rumah pada tahun ini tidak mencapai target. Dia mengatakan program satu juta rumah telah dimulai sejak 2015.
Selama lima tahun terakhir, realisasi pembangunan rumah mencapai 5,6 juta unit per 14 Desember 2020. Lebih dari 70 persen rumah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Khusus untuk tahun ini, dikarenakan pandemi Covid-19, terjadi penurunan pertumbuhan pada sektor perumahan di Indonesia. Realisasi Program Sejuta Rumah tidak sesuai target,” paparnya.
Dia mengungkapkan capaian program satu juta rumah 2020 per tanggal 14 Desember mencapai 856.758 unit. Sekitar 77 persen di antaranya disalurkan kepada MBR.
