Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tunggu Konsensus PPh Digital, Pemerintah Diharap Siapkan Aturan Pelaksanaan

PPh berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPn) yang bisa berlaku penuh. PPh perlu ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 25 Desember 2020  |  17:51 WIB
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih belum bisa menerapkan pajak pajak penghasilan atau PPh digital meski sudah memiliki acuan pada Undang-Undang 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Covid-19. Kesepakatan dari konsensus global jadi penyebabnya.

Kemufakatan yang harusnya bisa terlaksana tahun ini tertunda jadi tahun depan. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute, Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia bisa saja menerapkan itu.

Akan tetapi PPh berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPn) yang bisa berlaku penuh. PPh perlu ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty.

"Itu juga harus kita hormati pelaksnaannya. Kita tahu PPh harus ada satu bentuk usaha tetap atau BUT. Selama ini justru itulah yang kemudian coba disepakati dalam satu konsensus global," katanya saat dihubungi, Jumat (25/12/020).

Wahyu menjelaskan bahwa mundurnya konsensus global hingga pertengahan tahun depan masih menjadi tanda tanya. Alasannya belum ada kepastian ada kesepakatan bersama.

Meski begitu, Indonesia sebaiknya menunggu penerapan PPh sambil menyusun aturan pelaksanaan. Tax treaty menjadi pertimbangan implementasi saat ini.

Pemerintah tambah Wahyu di sisi lain juga harus memiliki jangka waktu sampai kapan harus menunggu. Indonesia juga tak sendiri. Beberapa negara di dunia telah menerapkan PPh melalui sistem elektronik.

Tentu dampak penundaan ini adalah kehilangan potensi pendapatan PPh. Bagaimanapun, perusahaan digital internasioal telah mendapatkan keuntungan dari situ.

"Tapi karena terbentur pada tax treaty, Indoneisa tidak bisa mengenakan PPh kepada perusahaan tadi," jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak pajak digital
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top