Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lewat Aturan Baru dari Menkeu, Birokrasi untuk Pelaku Industri Hulu Migas Dipermudah

Selama ini beberapa regulasi dinilai menjadi hambatan dalam iklim industri hulu migas. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian nasional. Oleh karenanya, Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 18 Desember 2020  |  17:06 WIB
Pekerja melakukan pengawasan di proyek Grati Pressure Lowering yang dilakukan oleh Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd., Jawa Timur. Istimewa / Dok. SKK Migas
Pekerja melakukan pengawasan di proyek Grati Pressure Lowering yang dilakukan oleh Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd., Jawa Timur. Istimewa / Dok. SKK Migas

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menjamin birokrasi yang lebih mudah untuk para pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui PMK No. 140 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Kemenkeu Lukman Effendi menyampaikan selama ini beberapa regulasi dinilai menjadi hambatan dalam iklim industri hulu migas. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian nasional.

Selain menyerap banyak tenaga kerja, sektor ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Sektor hulu migas pun tercatat menyumbang pendapatan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp179,5 triliun pada 2019.

"Selain itu, BMN dari sektor ini pun juga berkontribusi menyumbang penerimaan negara. Oleh karenanya, Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas," katanya, Jumat (18/12/2020).

Lukman menjelaskan, poin-poin kebaruan yang diatur dalam peraturan ini yaitu adanya reposisi subjek atau para pihak yang terlibat dalam alur pengelolaan BMN dan cakupan penggunaan BMN yang diperluas.

Reposisi subjek dalam alur pengelolaan BMN yaitu adanya pembagian peran sebagai pengelola pada Kemenkeu, pengguna pada Kementerian ESDM, dan kuasa pengguna pada SKK Migas-BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh).

Lukman mengatakan pembagian peran ini memberikan fleksibilitas dan penyederhanaan dalam alur birokrasi, karena beberapa kewenangan telah beralih dengan adanya PMK 140 Tahun 2020.

Sementara itu, hal baru yang terdapat dalam aturan ini adalah terkait dengan penggunaan BMN hulu migas oleh kontraktor yang diperpanjang kontraknya dan pendayagunaan. Hal ini memungkinkan adanya kepastian dalam berusaha dan adanya efisiensi dari segi biaya bagi kontraktor.

"Kita harapkan pengelolaan BMN ke depan makin baik, karena pengelolaan dan tanggung jawab sudah didistribusi dan rantai birokrasi semakin pendek. Yang paling penting akan memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha yang sudah ada maupun yang sudah berinvestasi di sektor hulu migas," jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

birokrasi hulu migas barang milik negara
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top