Bisnis.com, JAKARTA - Peritel dan produsen makanan terkemuka Inggris menuntut anggota parlemen mengawasi gangguan di pelabuhan yang kemungkinan akan menyebabkan biaya pengiriman melonjak dan menganggu stabilitas rantai pasokan setelah 31 Desember 2020.
Mulai 1 Januari 2021, Inggris akan mengakhiri masa transisi pemisahan dari Uni Eropa meski hingga kini perundingan untuk mencapai kesepakatan dagang masih berlangsung.
Konsorsium Ritel Inggris (BRC) dan Federasi Makanan dan Minuman telah menulis surat kepada komite pembuat undang-undang yang berfokus pada transportasi dan perdagangan, untuk meminta penyelidikan bersama guna mengatasi hambatan di pelabuhan Inggris. Kelompok lobi itu mewakili dua industri ketenagakerjaan terbesar di negara itu.
Brexit telah menambah tekanan pada pelabuhan yang sudah terpukul karena penimbunan yang disebabkan pandemi dan musim perayaan. Sementara penundaan bisa berarti kehilangan penjualan bagi peritel, tahun depan kondisinya bisa memburuk.
"Setelah periode transisi Brexit berakhir, pelabuhan Inggris akan ditempatkan di bawah tekanan yang lebih besar," kata kelompok itu dalam pernyataannya, dilansir Bloomberg, Kamis (17/12/2020).
Ada juga ketidakpastian tentang kemampuan pengangkut untuk beroperasi antara Inggris dan UE tahun depan. Pasalnya, jumlah truk yang bisa melintasi perbatasan dapat dibatasi jika negosiator gagal mencapai kesepakatan perdagangan.
Baca Juga
Menurut pemerintah, hanya 1.668 pengangkut Inggris yang akan diberi izin tahun depan, berdasarkan Konferensi Menteri Transportasi Eropa tahunan. Persyaratan izin dapat ditunda selama enam bulan jika undang-undang darurat di Brussel diselesaikan.
Beberapa pengangkut Eropa telah berhenti menerima kiriman Inggris mulai 1 Januari, karena mereka menunggu kejelasan tentang hubungan di masa depan, kata kelompok perdagangan itu minggu ini.
Sejumlah bisnis Inggris telah berbicara tentang gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh krisis kemacetan dalam beberapa hari terakhir.
Perusahaan kargo termasuk United Parcel Service Inc. dan DHL milik Deutsche Post AG kini memberlakukan biaya tambahan Brexit pada pengiriman.
Biaya tersebut akan untuk menangani peningkatan transportasi, bea cukai dan perantara, serta penyesuaian jaringan yang terkait dengan pergerakan barang masuk dan keluar dari Inggris.
Namun, tidak semua peritel khawatir tentang gangguan tersebut. Alex Baldock, CEO Dixons Carphone Plc, pengecer elektronik dan ponsel terbesar di Inggris, mengatakan bahwa pihaknya mengalami penundaan selama dua hari. Periode waktu ini cocok dengan perencanaan skenario kasus terburuk untuk Brexit tanpa kesepakatan.
"Ini tidak ideal tapi kami bisa menangani penundaan. Ini adalah keuntungan menjadi nomor satu di pasar karena itu berarti kita berada di antrean pertama untuk mendapatkan pasokan saat langka," katanya.
Konsorsium ritel sebelumnya menulis kepada Menteri Luar Negeri Inggris untuk Transportasi tentang kemacetan pelabuhan pada November.
Pemerintah kemudian melonggarkan untuk sementara waktu pemberlakuan batasan jam kerja pengemudi UE hingga 31 Desember, untuk membantu pengiriman barang-barang penting dan mengurangi backlog di beberapa pelabuhan.
"Setelah 2020 yang sangat menantang, banyak arus kas perusahaan berada di bawah tekanan yang parah, sehingga bisnis tidak dalam posisi untuk menanggung biaya pengiriman tambahan ini," kata Kepala Eksekutif BRC Helen Dickinson.
