Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gerai Maritim Diklaim Belum Efektif Tekan Disparitas Harga

Wakil Ketua Umum Perhepi Bustanul Arifin menilai Kehadiran Gerai Maritim belum cukup efektif untuk mengurangi disparitas harga barang pokok dan penting antarpulau di Indonesia.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 10 Desember 2020  |  19:31 WIB
Pedagang menata beras di Pasar Tradisional Pinasungkulan, Manado, Sulawesi Utara, Senin (29/4/2019). - ANTARA/Adwit B Pramono
Pedagang menata beras di Pasar Tradisional Pinasungkulan, Manado, Sulawesi Utara, Senin (29/4/2019). - ANTARA/Adwit B Pramono

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran Gerai Maritim dipandang belum cukup efektif untuk mengurangi disparitas harga barang pokok dan penting antarpulau di Indonesia. Disparitas justru dikhawatirkan makin lebar di tengah pandemi.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengemukakan daya beli yang turun selama pandemi mengakibatkan pengapalan antarpulau untuk arus balik cenderung memuat barang yang lebih sedikit. Hal ini makin memperberat biaya pengiriman, terutama dari daerah bukan sentra produksi.

Bustanul menyebutkan kondisi ini telah terjadi di perdagangan internasional di mana kelangkaan kontainer tengah dihadapi eksportir berbagai negara. Pasokan kontainer cenderung berkurang karena tertahan di negara-negara tujuan ekspor yang aktivitas ekonominya masih terbatas sehingga berimbas pada muatan balik dan kenaikan biaya.

“Saya khawatir jika fenomena kekurangan kontainer di perdagangan internasional ini juga menjalar ke perdagangan domestik. Bisa lebih parah karena dampaknya disparitas harga akan melebar,” kata Bustanul saat dihubungi, Kamis (10/12/2020).

Masalah klasik disparitas harga sendiri disebut Bustanul dipicu oleh berbagai faktor yang mencakup disparitas produksi barang antarpulau dan rantai nilai barang-barang yang diperdagangkan. Selain itu, kesiapan sistem logistik yang mencakup dukungan sarana prasarana dan kesiapan pelaku usaha pun turut memengaruhi.

Berkaitan dengan kebijakan Kementerian Perdagangan yang akan mulai mewajibkan pelaku usaha melaporkan data barang yang diperdagangkan, Bustanul menilai bahwa langkah itu sah-sah saja diambil. Hanya saja, dia memberi catatan akan potensi timbulnya hambatan baru dari kebijakan ini.

“Jangan sampai proses pendaftaran atau pendataan perdagangan menjadi hambatan bagi kelancaran perdagangan atau bahkan menjadi rantai baru yang justru menyumbang disparitas harga barang,” lanjutnya.

Adapun untuk mengurai permasalahan muatan balik yang kerap dihadapi pelaku usaha, Bustanul menyarankan adanya pemberian insentif untuk kapal yang kembali dari daerah produksi. Dia mengatakan ketimpangan dalam jumlah muatan inilah yang menjadi masalah struktural dalam perdagangan dalam negeri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perdagangan Tol Laut
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top