Bisnis.com, JAKARTA – Subisdi gaji yang sudah disalurkan pemerintah sampai dengan gelombang kedua belum sepenuhnya tersalurkan kepada masyarakat calon penerima.
Berdasarkan hasil pemaparan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, terdapat 151.123 orang yang belum tersalurkan pada gelombang I dan 3.036 pada gelombang II dari total penerima lebih dari 12 juta orang.
Ida menyampaikan terdapat beberapa kendala dalam penyaluran subsidi gaji, antara lain pertama; adanya rekening penerima bantuan yang bermasalah, seperti misalnya duplikasi dan tidak valid.
Kedua, data yang dikirim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak lengkap; ketiga, adanya pengaduan dari masyarakat yang ingin mengetahui status calon penerima bantuan.
Adapun, data calon penerima subsidi gaji sampai dengan 23 November 2020 yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 12.403.896.
"Berdasarkan data tersebut, dilakukan revisi target dan anggaran yang semula 15.725.232 orang dengan anggaran lebih dari Rp37 triliun menjadi 12.403.896 dengan anggaran sekitar Rp29 triliun," ujar Ida, Rabu (25/11/2020).
Dalam menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pemadanan data dengan data pengarsipan pekerja di Direktorat Jenderal Pajak, dia mengatakan Kemenaker sudah melakukan pemadanan data dengan data penerima program Kartu Prakerja, dan menginformasikan hal tersebut kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk pemutakhiran DTKS, serta berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
