Bisnis.com,JAKARTA— Peraturan pemerintah mengenai pembentukan holding badan usaha milik negara pariwisata dan pendukung ditargetkan akan terbit pada akhir 2020.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan progres pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) pariwisata dan pendukung saat ini menunggu finalisasi Peraturan Pemerintah (PP). Pihaknya menegaskan PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk usaha.
“Berdasarkan diskusi terakhir berharap sebelum akhir tahun [2020] PP mengenai pembentukan holding terbit,” jelasnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (20/11/2020).
Berdasarkan catatan Bisnis, komposisi induk dan anggota dari kelompok usaha pelat merah ini merupakan penambahan dari rencana holding BUMN di bidang sarana dan prasarana penerbangan yang sebelumnya direncanakan rampung pada 2019.
Awalnya, holding itu akan beranggotakan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pelita Air Services, dan PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk. Namun, Kementerian BUMN di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perubahan terhadap komposisi itu.
Erick mengubah skema penggabungan dari BUMN penerbangan dan pariwisata menjadi BUMN pariwisata dan pendukung. Survai Udara Penas tetap menjadi induk holding.
Baca Juga
Adapun, anggota atau sub holding bertambah dengan masuknya PT Hotel Indonesia Natour (Persero), dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero), hingga PT Sarinah (Persero).
Irfan menjelaskan bahwa holding pariwisata ditujukan untuk mendorong pariwisata Indonesia. Maskapai pelat merah itu mengklaim sangat mendukung rencana pembentukan kelompok usaha tersebut.
“Garuda punya peluang yang sangat besar untuk berpartisipasi aktif di situ,” imbuhnya.
Dia optimistis pembentukan holding akan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan. Pembahasan mengenai rute-rute baru, pengaturan penerbangan, serta interaksi perseroan dengan destinasi yang ada akan menjadi pembahasan.
