Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menilai sinergi kuat antara negara-negara Asean dibutuhkan untuk mencapai ekosistem digital yang kondusif di kawasan. Hal itu akan membuat Asean menjadi pemenang di era transformasi digital ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hambatan perdagangan digital harus dieliminasi, kepastian hukum harus dibangun, penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan harus terus dilakukan, dan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk memperkuat konektivitas digital.
“Sinergi ini harus bersifat inklusif. Tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Itulah prasyarat jika kita ingin menjadikan kawasan Asean sebagai pemenang dalam era transformasi digital ini. No one left behind,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Asean Business and Investment Summit 2020, Sabtu (14/11/2020).
Dia menuturkan pandemi Covid-19 memberikan dampak hebat bagi perekonomian dunia, membuat semua negara tanpa terkecuali menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif.
Di Asean, lebih dari 30 juta masyarakatnya terancam kehilangan pekerjaan. Namun, dia mengatakan semua pihak harus tetap optimistis.
"Walaupun banyak masalah tetapi ada kesempatan besar. Di tengah pandemi ini justru kita melihat percepatan perkembangan digitalisasi,” ujarnya.
Baca Juga
Baik di kawasan Asean maupun Indonesia memiliki potensi digital yang sangat besar. Pada 2025 mendatang, ekonomi digital Asean diproyeksi berada pada kisaran US$200 miliar, sementara Indonesia diperkirakan mencapai US$133 miliar.
Saat ini, ujarnya masih terdapat banyak tantangan dalam transformasi digital yang harus diatasi di kawasan.
Tantangan pertama, banyak jenis usaha dan pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56 persen pekerjaan di 5 negara Asean terancam hilang akibat otomatisasi.
Selain itu, kesenjangan digital di negara Asean juga dipandang masih sangat besar. Penetrasi internet sebagai infrastruktur utama ekonomi digital belum merata di seluruh negara Asean.
Jokowi mengungkapkan, dari 10 negara Asean, hanya 3 negara yang memiliki tingkat penetrasi internet di atas 80 persen.
“Menghadapi tantangan di atas kita harus melakukan berbagai terobosan. Business as usual bukanlah pilihan. Kita harus mempercepat transformasi digital. Apalagi saat ini kegiatan ekonomi digital Asean masih kecil, hanya sebesar tujuh persen dari total PDB Asean,” ucapnya.
Dia menilai negara-negara Asean perlu melakukan beberapa hal untuk menghadapi tantangan itu. Pertama, adalah memastikan bahwa revolusi digital berjalan secara inklusif dengan memperhatikan aspek access, affordability, dan ability.
“Penyiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan harus menjadi agenda utama, bukan saja untuk masyarakat di perkotaan, namun juga di desa-desa dengan harga yang terjangkau dan disertai dengan peningkatan literasi melalui upskilling dan reskilling dari sumber daya manusianya,” katanya.
Kedua, Asean juga harus bergerak agar dapat menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital sekaligus menjadikan ekonomi digital sebagai kekuatan utama Asean.
Presiden menegaskan bahwa Asean tidak boleh hanya menjadi sekadar pasar digital, melainkan harus tumbuh menjadi kekuatan besar yang mampu membantu UMKM di Asean masuk ke dalam rantai pasok global.
Dia meyakini percepatan transformasi digital UMKM akan mendorong bangkitnya roda perekonomian kawasan. Pemerintah setiap negara Asean juga harus memiliki andil yang lebih besar dalam mendorong transformasi digital.
Untuk Indonesia, Jokowi mengaku telah memiliki ekosistem digital yang menjanjikan. Dia menyebut Indonesia mempunyai startup sebanyak 2.193 tahun 2019, kelima terbesar di dunia.
"Indonesia juga memiliki 1 decacorn dan 4 unicorn. Sejak tahun 2018 Indonesia mengembangkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kami membangun industri manufaktur dan pengembangan pusat-pusat inovasi. Kami memberikan insentif fiskal berupa super tax deduction bagi industri yang berinvestasi di research dan developmet,” ungkapnya.
