Bisnis.com, JAKARTA--Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengamini keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait sulitnya akses data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, dan mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan data UMKM.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rudy Mukhtarudin mengungkapkan kesulitan penyaluran bantuan serta pemberdayaan UMKM secara efektif selama ini diakibatkan masih tersebarnya sumber data pengusaha mikro dan kecil di berbagai instansi dan lembaga.
“Kesulitan hari ini banyaknya bantuan UMKM overlap, orangnya itu-itu juga (yang mendapat bantuan) tapi sumber datanya macam-macam, sehingga kita sulit bikin database yang akurat dan mudah dicari. Hari ini datanya UMKM tersebar di mana-mana, baik instansi bank atau nonbank, dan banyak overlap datanya," kata Rudy dalam siaran pers pada Sabtu (14/11/2020).
Dia menilai pendataan UMKM yang parsial diperparah dengan buruknya kualitas pencatatan pelaku usaha mikro dan kecil.
Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha yang harusnya tidak terdaftar sebagai UMKM akhirnya masuk kelompok ini.
Untuk mengatasi sengkarut persoalan data tersebut, dia mendorong segera terjadi reformasi pendataan pelaku UMKM.
Baca Juga
Seluruh instansi dan lembaga yang selama ini kerap terlibat dalam pemberdayaan UMKM perlu terlibat dalam reformasi pendataan ini.
“Penting bagi kita untuk segera melakukan reformasi besar-besaran terhadap update database UMKM Indonesia, sehingga jika diperlukan data tersebut cepat kita dapatkan dan tepat sasarannya, dan pembinaan jadi lebih gampang kita untuk menyisirnya,” tuturnya.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menuturkan pembuatan pusat data UMKM terpadu harus segera dilakukan agar pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro serta kecil bisa terintegrasi.
Menurutnya, pusat data terpadu bisa meminimalkan potensi tumpang tindih program pemberdayaan atau penyaluran bantuan bagi UMKM.
“Masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri, baik itu pemerintah (kementrian dan lembaga) maupun BUMN, Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Cara yang selama ini kurang efisien, tidak efektif dan kurang sinergis,” katanya.
Untuk diketahui, selama pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun.
Dana tersebut dipisahkan peruntukannya ke dalam beberapa bentuk, seperti subsidi bunga atau imbal hasil pembiayaan sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan kredit modal kerja Rp1 triliun, keringanan pajak penghasilan UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM sebesar Rp1 triliun.
Pemerintah juga telah dan sedang menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk 12 juta-15 juta UMKM. Setiap pelaku usaha mikro akan mendapat bantuan tunai Rp2,4 juta atau Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan.
