Bisnis.com, JAKARTA — Industri perunggasan dinilai belum kompetitif hingga saat ini mengingat 66 persen alokasi produksi masih habis untuk biaya pakan.
Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa struktur biaya produksi unggas khususnya untuk pakan yang tinggi dan ketergantungan pada tepung sebagai bahan substitusi yang juga harus diimpor. Keterbatasan sumber bahan baku lokal membuat industri belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.
"Ketergantungan pada bahan baku impor seperti bungkil kedelai, vitamin, dan lainnya. Hal itu membuat harga pakan berfluktuasi mengikuti kurs dolar dan harga pasar Internasional. Ini yang membuat ketidakstabilan dan sulit diprediksi," katanya dalam webinar, Rabu (11/11/2020).
Tauhid menuturkan bahwa impor untuk pakan unggas ini juga kian meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu dibicarakan strategi untuk meningkatkan kandungan lokal demi memangkas biaya.
Adapun selain persoalan pakan industri, perunggasan memang masih butuh perbaikan untuk didorong lebih kompetitif. Menurut Tauhid ada enam langkah yang bisa dilakukan.
Pertama, diperlukan kebijakan akan penyediaan data secara waktu nyata yang berbasis tiap-tiap pelaku industri perunggasan.
Baca Juga
Kedua, pengaturan kembali peran tiap-tiap pemangku kepentingan dalam sinergitas keseimbangan pasokan dan permintaan ayam.
Ketiga, peningkatan efektivitas kebijakan dan efisiensi pakan dalam penyediaan pakan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.
Keempat, formulasi kembali kebutuhan suplai dan permintaan untuk setiap rantai nilai produk-produk perunggasan berbasis data yang clear dan clean, terutama importasi GPS.
Kelima, mendorong modernisasi industri perunggasan nasional dengan menatanya ke arah modern rantai pasok.
Keenam, mendorong lahirnya road map atau peta jalan industri perunggasan yang lebih kompetitif.
Menurut Tauhid, hal paling penting yakni adanya data keseimbangan pasokan dan permintaan terutama pada bibit ayam atau day old chicken (DOC). Hal itu guna menciptakan kebijakan yang tepat dan cepat.
Untuk itu, Tauhid juga menyarankan agar Kementerian Pertanian memiliki waktu nyata atau data termutakhir terkait industri perunggasan agar tidak kembali terjadi kelebihan produksi.
