Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Begini Progres Proyek KPBU Kementerian PUPR Tahun Ini

Sepanjang 2020, Kementerian PUPR menyiapkan 18 proyek yang diprakarsai pemerintah dengan total investasi Rp129,82 triliun dan 10 proyek yang diprakarsai badan usaha Rp146,69 triliun.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 10 November 2020  |  13:17 WIB
Proyek SPAM Karian/Serpong. Banten.go.id
Proyek SPAM Karian/Serpong. Banten.go.id

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong keterlibatan swasta pada proyek infrastruktur melalui berbagai model pembiayaan salah satunya lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan bahwa sepanjang 2020, Kementerian PUPR berupaya mempercepat pelaksanaan KPBU dengan melaksanakan penyiapan untuk 18 proyek yang diprakarsai pemerintah dengan total investasi Rp129,82 triliun dan 10 proyek yang diprakarsai badan usaha dengan total investasi Rp146,69 triliun.

“Pada tahun 2020 sebanyak dua proyek KPBU dengan total investasi Rp27,55 triliun telah mencapai tahap penandatanganan perjanjian kerja sama yakni proyek jalan tol Solo—Yogyakarta—YIA Kulonprogo dan proyek preservasi jalan lintas timur Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan,” katanya melalui siaran pers Selasa (10/11/2020).

Selanjutnya, sebanyak tujuh proyek KPBU senilai Rp98,22 triliun sedang dalam tahap pengadaan badan usaha pelaksana, dengan rincian dua proyek KPBU prakarsa pemerintah yaitu jalan tol Yogyakarta–Bawen dan preservasi jalan lintas timur Sumatra di Provinsi Riau.

Sementara itu, lima proyek KPBU prakarsa badan usaha yakni Jembatan Balikpapan–Penajam Paser Utara, jalan tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap, sistem transaksi nirsentuh, SPAM Regional Jatiluhur I, serta SPAM Regional Karian Serpong.

Dalam mempercepat pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, Heri menyatakan telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui penyederhanaan prosedur tahapan KPBU, dukungan investasi sektor jalan tol, percepatan konstruksi dan lelang, percepatan jalan tol Trans-Sumatra, peningkatan investasi sektor perumahan, serta percepatan proyek SPAM Regional.

Semua upaya tersebut menurut Heri dilakukan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp1.435 triliun sebab berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020—2024, diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

proyek infrastruktur KPBU
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top