Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri-menterinya terus menyampaikan sugesti bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Meski resesi, kondisinya diklaim masih lebih baik dibandingkan negara lain, terutama negara tetangga.
Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III/2020 yang mengalami kontraksi 3,49 persen secara tahunan resmi mengukuhkan Indonesia dalam kondisi resesi. Kontraksi ini menyusul realisasi yang sama pada kuartal sebelumnya, di mana ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32 persen secara year-on-year (yoy).
Dilhat dari laju pertumbuhan ekonomi, hanya konsumsi pemerintah yang berada di jalur positif, yaitu 9,76 persen. Konsumsi rumah tangga minus 4,04 persen, investasi minus 6,48 persen, ekspor minus 10,82 persen, impor minus 21,86 persen, dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) minus 2,21 persen.
Dari seluruh kelompok tersebut, konsumsi rumah tangga dan investasi berkontribusi 88,43 persen terhadap PDB. Jatuhnya dua faksi tersebut menjadi faktor utama lesunya ekonomi Indonesia.
Jika dibandingkan dengan negara-negara Asean, kontraksi yang terjadi di Indonesia memang terlihat lebih baik.
Singapura mencatat kontraksi sebesar 13,3 persen pada kuartal II/2020 dan minus 7 persen pada kuartal III/2020. Malaysia mengalami kontraksi 17,1 persen yoy, sedangkan Thailand minus 12,2 persen secara tahunan.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan resesi ekonomi biasanya didahului oleh krisis. Namun, krisis tidak selalu berakhir dengan resesi.
Dia juga menilai situasi saat ini berbeda dengan 1998. Saat itu, kondisi sistem keuangan yang buruk membuat ekonomi Indonesia rapuh.
Adapun tahun ini, Fithra menyatakan sistem keuangan sudah lebih solid, tetapi industri jatuh karena faktor eksternal yakni Covid-19. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia.
Meski selama dua kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, Fithra melihat Indonesia berada di jalur positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kuartal III/2020, yang meningkat 5 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II pun dipandang lebih adaptif dan solid ketimbang PSBB jilid I, yang justru menimbulkan sentimen negatif.
“Kalau kita lihat forecast IMF, meski pertumbuhan turun pada 2020, tetapi pada 2021 kita tumbuh. Dan, bahkan lebih bagus dari persepsi pemerintah,” paparnya, akhir pekan lalu.
| Baca Juga : Resesi, Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain |
|---|
Titik Balik
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan situasi yang ada saat ini mengalami titik balik. Dia mengakui pemerintah kelabakan dalam menangani wabah Covid-19 saat awal pandemi.
Namun, kini dengan dukungan legislatif dan semua pihak, Yustinus mengklaim segalanya mulai bisa diatasi. Berbagai langkah yang diambil pemerintah pun disebut tinggal ditingkatkan fokusnya serta dilakukan akselerasi belanja pemerintah.
Meski demikian, kemampuan pemerintah memiliki batasan karena tidak mungkin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memenuhi segala kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari swasta dan pihak lain.
“Harapannya banyak lapangan kerja baru yang tidak bergantung pada pemerintah dan penerimaan pajak pelan-pelan pulih dan jadi pilar pendapatan negara,” jelasnya.
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati menuturkan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli melalui segala stimulus patut diapresiasi.
Tapi, pemerintah tetap diminta untuk lebih memperhatikan masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Apalagi, pandemi membuat jumlah pengangguran meningkat.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kembali menembus 7 persen, tepatnya 7,07 persen. Ini adalah yang tertinggi selama pemerintahan Jokowi.
Terakhir TPT berada di atas 5 persen adalah pada Agustus 2012, yakni sebesar 6,13 persen. Adapun terakhir kali TPT berada di atas 7 persen adalah pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pada Agustus 2011 dengan 7,48 persen.
Data BPS menunjukkan TPT Agustus 2020 naik 1,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk yang bekerja menyusut 0,31 juta orang dari Agustus 2019, menjadi 128,45 juta pada tahun ini.
Kemudian, ada 29,12 juta orang atau 14,28 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Jumlah ini terdiri atas pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang.
Sementara itu, penduduk tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang.
Data-data tersebut cukup menunjukkan mengapa daya beli masyarakat turun, yang akhirnya berefek domino ke berbagai sektor lain. Selain itu, ada pula faktor lain yaitu masyarakat yang memiliki uang justru tak membelanjakan uangnya.
“Tapi, terkait daya beli ini, tidak semua masyarakat hilang. Ada sebagian yang mempunyai tabungan tetapi ditahan. Kalangan menengah ke atas punya uang tetapi pilih tahan belanja. Karena wabah masih berlangsung, semua orang berhati-hati,” ucap Anis.
