Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tidak hanya fokus kepada pengendalian harga dalam menjaga inflasi. Pada tahun ini, di tengah pandemi, inflasi harus dijaga agar tidak terlalu rendah agar menjaga produksi.
“Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga,” kata Jokowi melalui pernyataan video yang diputar di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang disiarkan Youtube Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (22/10/2020).
Pemerintah pusat dalam hal itu telah menyalurkan sejumlah perlindungan sosial dalam bentuk uang tunai yang langsung ditransfer ke penerima manfaat. “Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, kartu prakerja, subsidi gaji, bansos produktif untuk bantuan modal UMKM,” katanya.
Jokowi berharap hal itu dapat diperkuat oleh pemerintah daerah dengan percepatan realisasi APBD, utamanya bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM.
Adapun Satuan Tugas Pemulihan dan Trasnformasi Ekonomi Nasional (PEN) melaporkan realisasi anggaran hampir 50 persen dari total pagu. Hingga pekan kedua Oktober dana yang telah diserap Rp344,43 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.
“Mudah-mudahan sisa waktu kita sampai akhir tahun bisa kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin menyalurkan sisa anggaran mencapai Rp695 triliun,” kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/10/2020).
Baca Juga
Seperti diketahui, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang menyertainya, pemerintah membuat 6 klaster program, yakni kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, UMKM, sektoral K/L dan pemda, serta pembiayaan korporasi. Dari keenam program tersebut, pembiayaan korporasi satu yang belum terlaksana.
Sementara itu dari program yang telah berjalan, insentif usaha serta sektoral K/L dan pemda melaporkan penyerapan anggaran paling kecil. Realisasi kedua program ini sebesar 24,61 persen dan 26,39 persen.
Pada saat yang sama, perlindungan sosial dan UMKM merealisasikan anggaran terbesar. Dari total pagu masing-masing klaster program, realisasi anggaran sebesar 81,94 persen dan 74,39 persen.
Program teranyar, pemerintah hendak memberikan dana hibah kepada daerah pariwisata terdampak. Anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp3,3 triliun.
