Bisnis.com, JAKARTA — Dua belas bulan masa pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih mencatatkan sejumlah pekerjaan rumah di sektor energi, khususnya peningkatan investasi di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta energi baru dan terbarukan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo, terdapat tiga poin penting yang menjadi catatan di sektor energi.
Pertama, Eddy mengatakan bahwa sektor hulu migas masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan lifting migas karena dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten realisasinya terus turun.
Dengan demikian, hal itu akan menyebabkan impor minyak mentah akan makin meningkat mengingat kebutuhan di dalam negeri yang trennya meningkat.
Untuk itu, pemerintah harus membuat eksositem investasi yang menarik di Indonesia agar perusahaan migas internasional berskala besar setidaknya memandang Indonesia menjadi destinasi investasi hulu migas.
"Kami juga melihat perlu adanya dorongan yang lebih kuat dari aspek payung hukum yang kuat untuk mendorong investasi di sektor migas yaitu revisi Undang-Undang Migas ke depannya ini merupakaan satu hal yang perlu kita dorong agar investasi di sektor migas bisa diakselerasi," katanya kepada Bisnis, Senin (19/10/2020).
Baca Juga
Kedua, lanjut Eddy, pihaknya berharap agar ke depannya bauran energi di Indonesia bisa lebih berimbang dengan realitas saat ini yang menunjukkan minimnya investasi dan pengembangan di sektor energi baru dan terbarukan.
Komisi VII DPR berharap agar pada tahun kedua hingga akhir masa jabatan Jokowi-Ma'ruf bisa membuat percepatan pembangunan di sektor energi baru dan terbarukan mengingat potensi yang dimiliki Indonesia masih sangat potensial.
"Saat ini investasi tenaga surya makin murah ditambah lagi Indonesia sebagai negara berada di khatulistiwa yang memiliki potensi yang sangat cukup," jelasnya.
Terakhir, Komisi VII DPR mengapresiasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf karena dalam setahun pemerintahannya sudah direalisasikan pengesahan Undang-Undang Minerba sehingga memberi sentimen positif dari investor masuk.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Ramson Siagian menilai untuk migas terdapat catatan yaitu terkait dengan produksi dan lifting minyak yang prospeknya belum jelas terukur.
Sementara itu, untuk gas, pemerintah masih kurang tegas dalam kebijakan yang memberi keamanan ketersediaan dan harga yang kompetitif untuk pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan energi primer gas, serta untuk pabrik pupuk.
Dia menambahkan bahwa untuk subsidi LPG, upaya-upaya beberapa elite untuk mengalihkan subsidi produk ke subsidi langsung dinilai tidak realistis karena di tengah penurunan daya beli masyarakat, subsidi langsung itu menjadi salah satu model sistem ekonomi yang kapitalistik.
Menurut dia, sistem tersebut harus bisa dipilah-pilah model subsidi yang diberikan.
Ramson berpendapat pemerintah perlu mengembangkan pembangunan pengolahan gas produksi dalam negeri menjadi LPG. Namun, rencana itu belum terlihat dari refinery development masterpan yang sedang direncanakan dan dikembangkan hingga saat ini.
Catatan lainnya adalah diperlukannya dukungan kebijakan pemerintah untuk keamanan ketersediaan batu bara sebagai energi primer yang saat sekitar 52 persen dari seluruh pembangkit pembangkit listrik yang dikelola PLN, yang pada 2025 pembangkit listrik program 35.000. MW sudah beroperasi maka persentase batu bara sebagai energi primer akan meningkat.
"Saya belum melihat kebijakan energi yang dibuat melihat ke depan persoalan keamanan ketersediaan energi primer untuk pembangkit pembangkit listrik, padahal perkembangan pembangunan ekonomi dan perkembangan pengunaan teknologi termasuk transportasi akan semakin banyak menggunakan energi listrik," katanya kepada Bisnis, Senin (19/10/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
