Ketika tulisan ini dibuat, laporan angka korban Covid-19 telah melewati 300.000 dengan angka harian yang telah mulai kerap di atas 4.000 kasus. Kita prihatin dengan keadaan, yang belum memberi sinyal kapan akan berhenti.
Sementara itu, penegakan protokol kesehatan, yang dimaksudkan menjadi cara utama untuk memutus penyebaran Covid-19, telah membawa dampak langsung pada kegiatan ekonomi. Suatu perlambatan terjadi dan di banyak negara keadaan tersebut telah membawa ekonomi negara dalam resesi.
Apa yang sangat menantang untuk menjadi bahan kajian ilmu adalah keadaan yang dipicu oleh Covid-19 dalam kenyataan tidak menghasilkan kesatuan gagasan yang diarahkan untuk mengakselerasi pengendalian pandemi.
Sebaliknya yang berkembang justru suatu dilema dan bahkan suatu perdebatan tentang mana yang sebaiknya didahulukan penanganannya, apakah kesehatan atau (pemulihan) ekonomi.
Pertanyaan kita tentu adalah mengapa hal itu yang terjadi? Apakah hal itu benar-benar menunjukkan kebaruan proses, yakni keadaan baru di mana dalam situasi yang dapat dikatakan tengah berlangsung kedaruratan justru terbuka ruang perdebatan meski dalam pandemi waktu demikian penting.
Atau keadaan tersebut justru hendak memperlihatkan adanya problem dalam penanganan pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkannya.
Pandemi Covid-19 secara resmi dinyatakan ada di Indonesia pada awal Maret lalu. Sejak itu secara rutin dilaporan perkembangan kasusnya. Dari laporan rutin dapat dikatakan tiga hal.
Pertama, kasus pandemi bukan peristiwa yang berawal, dan bukan merupakan keadaan yang wajar. Kedua, kasus tersebut telah memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Ketiga, kasus tersebut, masih berjalan dan bahkan cenderung meluas.
Ketiganya menunjukkan bahwa pandemi merupakan keadaan yang menjadi penyebab dari masalah lain, termasuk ke sistem ekonomi.
Urutan peristiwa sangat penting dimengerti agar kita dapat meletakkan masalah pada kedudukan yang benar. Dengan demikian langkah mengatasi akan dimulai dengan mengurai faktor penyebab.
Jika kini ekonomi mengalami masalah perlambatan sebagai akibat dari penerapan protokol kesehatan, dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan akibat, sementara pandemi global merupakan sebab.
Namun apakah masalah yang kini berkembang dapat didekati dengan kerangka sebab akibat tersebut? Kita tidak dapat menutupi kenyataan bahwa masalah telah bercampur dan membentuk kompleksitas tersendiri.
Sangat wajar jika dunia akademi terundang untuk mengadakan kajian mendalam agar ditemukan formula yang tepat, terutama suatu penyelesaian ketika masalah telah terlanjur berkembang dalam formasi yang tidak lagi sederhana.
Ada yang bertanya mengapa ekonomi memiliki daya tersendiri, sehingga menentukan dalam arah kebijakan publik. Bukankah seharusnya ekonomi merupakan bagian dari produk kebijakan atau keputusan politik?
Dalam batas tertentu, kita dapat melihat peran ekonomi melalui kedudukan Indeks Harga Saham Gabungan kerap menjadi rujukan untuk menilai apakah suatu kebijakan tepat atau tidak.
Jejak Sejarah
Dalam perjalanan bangsa ini juga mempunyai jejak sejarah yang penting, yakni perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang dapat dikatakan merupakan perubahan dari ‘politik’ ke ‘ekonomi’.
Selama Orde Baru ekonomi tumbuh, membawa perbaikan yang penting, terutama jika dibandingkan dengan periode sebelumnya meski pada akhirnya harus menghadapi tuntutan reformasi. Kesemua ini memberi kita petunjuk bahwa suatu konfigurasi baru telah terbentuk dan bekerja secara efektif.
Ekonomi telah bergerak lebih jauh, yakni memiliki kesanggupan sebagai pihak yang dapat membayangbayangi keputusan politik, atau bahkan memberi warna pada keputusan politik.
Oleh sebab itu, munculnya ketegangan antara (penanganan) kesehatan dan (pemulihan) ekonomi dapat dipahami meski kita masih sulit mencerna mengingat situasi terus cenderung memburuk.
Harus segera ditemukan cara yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Cara berpikir satu arah mungkin tidak lagi diterapkan.
Oleh karena itu suatu jalan tengah dibutuhkan. Pertama, memastikan demokrasi berjalan dengan memperkuat civil society dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak demokrasi. Kepada civil society kita harapkan suatu prakarsa untuk menghidupkan gerakan warga untuk menerapkan protokol kesehatan atas dasar kesadaran.
Kedua, penguatan sistem layanan kesehatan dengan menempatkan kementerian kesehatan sebagai lokomotif pengendalian wabah. Kita percaya bahwa langkah ini akan berdampak besar, terutama oleh kemampuannya mengoptimalkan seluruh sumberdaya kesehatan.
Dengan gotong royong kolosal, tentu kemampuan layanan kesehatan akan meningkat dan juga dapat membangkitkan rasa percaya diri yang lebih besar.
Ketiga, suatu tindakan khusus pemulihan ekonomi melalui penguatan desain kebijakan, termasuk mempertajam kebijakan fiskal agar benar-benar dapat menjadi instrumen utama penggerak ekonomi.
Sudah saatnya semua pihak saling terbuka dalam menghadapi situasi yang dapat segera berubah menjadi krisis jika tidak ditangani dengan cara baru yang lebih menunjukkan semangat kebersamaan.
