Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Izin Amdal Gabung Izin Usaha, Menteri LHK : Sekarang Jadi Lebih Kuat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menampik anggapan kemunduran regulasi pada penyederhanaan izin usaha yang didalamnya akan mencakup izin analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 07 Oktober 2020  |  20:38 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. Bisnis Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. Bisnis Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menampik anggapan kemunduran regulasi pada penyederhanaan izin usaha yang didalamnya akan mencakup izin analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Adapun pengabungan tersebut merupakan hasil dari omnibus law UU Cipta Kerja.

Tak hanya itu, dengan bergabungnya izin amdal dalam izin usaha, pemerintah juga menegaskan aspek lingkungan bukan berarti tidak kuat hukum.

"Justru sekarang lebih kuat, jika ada masalah lingkungan yang digugat langsung ke izin usahanya. Jadi tidak benar melemahkan AMDAL, izin usaha dapat digagalkan apabila mengandung cacat syarat yang tidak dilaksanakan dalam penyelanggaraan usaha," katanya dalam jumpa media Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Rabu (7/10/2020).

Siti mengemukakan selama ini setiap tahun ada sekitar 1.500 izin amdal. Untuk itu, dia menegaskan penyederhanaan juga berasal dari dasar sistem penilaian dan uji kelayakan hasil praktik yang selama ini menyulitkan dan lama.

Oleh karenanya, dalam UU Cipta Kerja ini telah disesuaikan dengan sistem uji kelayakan langsung dari lembaga kelayakan yang dibentuk pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK serta berstandar.

"Tim uji kelayakan akan diisi oleh para ahli yang sudah banyak terlibat dan wajib memiliki sertifikat supaya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Siti.

Sementara dari sisi hukum, UU Cipta Kerja akan mengutamakan sanksi administratif. Alhasil, ketika pengusaha terbukti melakukan pelanggaran lingkungan sanksi dapat langsung dilayangkan tanpa menunggu proses persidangan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

izin usaha amdal cipta kerja
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top